Peningkatan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah prioritas menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membutuhkan penanganan serius. Kementerian Kehutanan mencatat 100 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional hingga 1 November 2026 pukul 21.00 WIB. Angka tersebut meningkat empat titik dibandingkan hari sebelumnya, sementara jumlah hotspot di enam provinsi prioritas melonjak dari 19 menjadi 34 titik.
Berdasarkan pemantauan sistem SiPongi Kementerian Kehutanan, Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 19 titik. Jambi menyusul dengan 10 titik, sedangkan Kalimantan Barat mencatat lima titik. Sementara itu, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Riau tidak terdeteksi memiliki hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa data hotspot tidak serta-merta menggambarkan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Karena itu, petugas harus memeriksa setiap indikasi melalui patroli dan pengecekan langsung di lapangan.
Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan per 1 November menunjukkan bahwa operasi pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Di Pulang Pisau dan Palangka Raya, Manggala Agni masih menangani beberapa titik kebakaran. Api di Sakakajang belum sepenuhnya padam, sedangkan petugas masih menemukan kepulan asap di lahan gambut Tanjung Taruna yang membutuhkan pemadaman lanjutan.
Kebakaran bawah permukaan gambut juga masih terjadi di kawasan Sei Sekonyer–Tanjung Harapan, Taman Nasional Tanjung Puting. Petugas turut menemukan sisa asap di Sei Hambawang, Pulang Pisau. Sementara itu, tim telah berhasil memadamkan kebakaran di Sungai Koran, kawasan Taman Nasional Sebangau, setelah melakukan operasi secara berkelanjutan.
Di Jambi, petugas melaporkan perkembangan positif setelah berhasil memadamkan kebakaran di Desa Kilangan, Kabupaten Batang Hari, dan Desa Sepunggur, Kabupaten Bungo. Manggala Agni bekerja bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menangani kedua lokasi tersebut.
Berbeda dengan Jambi, operasi pemadaman di Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih berlanjut. Petugas menemukan sisa bara di kawasan gambut sehingga Manggala Agni bersama unsur Penegakan Hukum Kehutanan, TNI, dan Polri masih melakukan penanganan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mengawal pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan kerjanya, ia meninjau pembangunan sekat bakar di Desa Paring Lahung, Kabupaten Barito Utara. Infrastruktur tersebut berfungsi menghambat penjalaran api sekaligus melindungi kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan Kalimantan.
Manggala Agni membangun sekat bakar bersama BPBD, pemadam kebakaran, masyarakat, dan pihak terkait setelah upaya pemadaman berulang menghadapi risiko api kembali menyala. Dalam kondisi darurat, Menteri Kehutanan juga mengizinkan penggunaan alat berat secara terbatas untuk mempercepat pembangunan sekat tersebut. Penggunaannya hanya diperbolehkan untuk kepentingan penanganan kebakaran.
Selain memadamkan api dan melindungi habitat satwa, Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan terhadap kawasan hutan yang berpotensi dimanfaatkan secara ilegal. Saat melakukan perjalanan darat untuk memeriksa lokasi karhutla di Kalimantan Tengah, Raja Juli bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menemukan tumpukan kayu gelondongan yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.
Petugas kemudian mengamankan lokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka juga memeriksa dua truk bermuatan kayu dan alat berat yang ditemukan di kawasan hutan. Dalam pemeriksaan kawasan bekas kebakaran, tim turut menggunakan drone untuk memantau kondisi areal, memasang papan larangan aktivitas tanpa izin, serta mengecek kegiatan yang berlangsung di lapangan.
Raja Juli menegaskan bahwa kawasan hutan yang telah terbakar tidak boleh menjadi celah bagi pihak tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal maupun menguasai kawasan secara melawan hukum. Karena itu, pemerintah perlu melanjutkan pengawasan setelah api padam agar kawasan tetap terlindungi dan setiap dugaan pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan.
Penanganan karhutla melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan relawan. Tim gabungan melaksanakan patroli, verifikasi lapangan, pemadaman, pembasahan, penyisiran bara, mopping up, serta pendinginan sesuai kondisi di setiap lokasi.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya ditentukan oleh perubahan jumlah hotspot. Pemerintah harus memastikan api dan bara benar-benar padam, kebakaran tidak kembali terjadi, masyarakat serta habitat satwa terlindungi, dan kawasan bekas kebakaran tidak beralih menjadi sasaran aktivitas ilegal.
***
