Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun tajam dalam satu hari. Data pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 386 hotspot high confidence pada 7 September 2026, atau berkurang 288 titik dibandingkan 674 titik sehari sebelumnya.
Penurunan terbesar terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Namun, Sumatera Selatan kini menjadi provinsi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara enam wilayah prioritas, sehingga penguatan operasi pengendalian tetap dilakukan.
Berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 pada Senin, 7 September 2026 pukul 21.20 WIB, Sumatera Selatan mencatat 88 hotspot. Kalimantan Tengah berada di posisi berikutnya dengan 46 titik, disusul Kalimantan Barat 31 titik, Riau 10 titik, serta Kalimantan Selatan dan Jambi masing-masing empat titik.
Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling besar secara absolut, yakni sebanyak 197 hotspot dalam satu hari. Sementara itu, Kalimantan Barat mengalami penurunan 107 titik. Penurunan juga terjadi di Jambi dan Kalimantan Selatan, yang secara keseluruhan turut mendorong penurunan hotspot nasional.
Meski demikian, kondisi Sumatera Selatan menjadi perhatian karena jumlah hotspot di provinsi tersebut justru tercatat 88 titik atau yang tertinggi di antara enam provinsi prioritas. Perkembangan ini menjadi dasar untuk memperkuat pemantauan dan operasi lapangan di Sumatera Selatan, dengan tetap mempertahankan kewaspadaan di wilayah prioritas lainnya.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak secara otomatis menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran juga dapat menghasilkan beberapa titik deteksi. Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan langsung di lapangan.
Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak lainnya. Operasi mencakup patroli, groundcheck, pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
Pemerintah juga mempertahankan dukungan operasi udara dengan mengerahkan 53 armada di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada lainnya menjalankan operasi water bombing.
Pengerahan armada udara disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan. OMC juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu dengan kondisi meteorologis yang mendukung untuk membantu pembasahan lahan sekaligus memperkuat pengendalian karhutla.
Selain memantau titik panas dan kondisi api, pemerintah terus mengawasi kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5. Kondisi kualitas udara masih bervariasi, dengan sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya masih berada pada kategori baik hingga sedang.
Dampak asap juga terlihat dari pemantauan jarak pandang penerbangan BMKG pada Selasa pagi, 8 September 2026. Pontianak mencatat jarak pandang sekitar 1,7 kilometer dengan kondisi berasap, Palangka Raya sekitar empat kilometer berasap, Palembang sekitar 3,3 kilometer berasap, dan Pekanbaru sekitar empat kilometer berasap. Sementara Jambi memiliki jarak pandang sekitar enam kilometer dengan kondisi cerah berawan dan Banjarmasin sekitar sembilan kilometer dengan kondisi serupa.
Palembang menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian, sejalan dengan posisinya sebagai wilayah dengan hotspot high confidence tertinggi pada pemantauan terakhir. Pada pukul 08.00 WIB, BMKG mencatat jarak pandang di Palembang sekitar 3,3 kilometer dengan kondisi berasap. Di Kalimantan Barat, Pontianak juga masih terpantau berasap dengan jarak pandang sekitar 1,7 kilometer.
Kondisi jarak pandang dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, aktivitas kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, curah hujan, serta dinamika atmosfer. Karena itu, pemerintah terus mengintegrasikan data hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, dan jarak pandang untuk menentukan prioritas pengerahan personel dan sumber daya.
Kementerian Kehutanan kembali mengimbau masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.
***
