Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang memperkuat kemitraan strategis di sektor kehutanan melalui pertemuan bilateral yang berlangsung di sela rangkaian 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry (FTMM) di Shenzhen, Tiongkok, Senin (27/7). Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan ekosistem mangrove, hingga perdagangan produk hasil hutan yang legal.
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, sedangkan delegasi Jepang dipimpin Deputy Director-General of the Forestry Agency of Japan, Eiji Tanimura.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Jepang, terutama melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dalam berbagai program kehutanan. Dukungan tersebut mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta rehabilitasi dan pengelolaan mangrove untuk mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.
Salah satu agenda utama yang dibahas ialah pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kolaborasi internasional dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Indonesia mengusulkan penguatan kemitraan dengan Jepang melalui riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan inovasi yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, kedua negara membahas pengembangan kerja sama pengelolaan taman nasional melalui konsep Sister Park, penyelenggaraan Joint National Park Workshop, penguatan konservasi keanekaragaman hayati, serta perkembangan rencana kerja sama konservasi satwa terkait peminjaman komodo ke Jepang yang tetap mengacu pada ketentuan nasional dan standar internasional mengenai kesejahteraan satwa.
Indonesia dan Jepang juga memperkuat pembahasan mengenai pemberantasan pembalakan liar dan peningkatan perdagangan produk kehutanan yang legal serta berkelanjutan. Salah satu langkah yang didorong ialah peningkatan dialog mengenai interoperabilitas Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dengan regulasi legalitas kayu Jepang melalui Clean Wood Act.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa kerja sama kedua negara harus menghasilkan manfaat nyata yang dapat segera diimplementasikan.
“Indonesia memandang penting agar kerja sama kedua negara difokuskan pada sejumlah hasil nyata, yaitu implementasi efektif dua proyek JICA, pengembangan kolaborasi World Mangrove Center, dukungan teknis untuk karbon hutan, pengembangan konsep Sister Park, serta implementasi kerja sama konservasi satwa liar yang berjalan dengan baik. Kami berharap koordinasi antara para pejabat dan instansi pelaksana kedua negara terus berlanjut sehingga berbagai inisiatif tersebut dapat diwujudkan menjadi kegiatan yang konkret dan saling menguntungkan,” ujar Laksmi.
Menanggapi usulan tersebut, Deputy Director-General of the Forestry Agency of Japan, Eiji Tanimura, menyatakan pemerintah Jepang berkomitmen memperluas kerja sama kehutanan dengan Indonesia.
“Kami berharap Indonesia dan Jepang dapat terus memperluas kerja sama di berbagai bidang kehutanan serta menjadikannya sebagai bagian yang semakin penting dalam kebijakan kedua negara. Tidak hanya melanjutkan kerja sama yang telah berjalan, kami juga berharap kolaborasi ini dapat berkembang ke lingkup yang lebih luas dan semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang di masa depan,” kata Eiji Tanimura.
Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan strategis melalui implementasi program-program yang berorientasi pada hasil nyata. Ke depan, Indonesia dan Jepang akan melanjutkan kolaborasi dalam pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan World Mangrove Center, perdagangan produk hasil hutan yang legal dan berkelanjutan, serta berbagai inisiatif yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda aksi iklim global.
***
