Indonesia mulai mempersiapkan langkah diplomasi iklim menjelang penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) yang akan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Persiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Road to COP31 UNFCCC: Indonesia Pavilion Pre-Launch and Coordination Meeting di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (12/6).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) itu menjadi forum awal untuk menyatukan langkah pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mempersiapkan Paviliun Indonesia di COP31. Paviliun tersebut akan menjadi sarana diplomasi, promosi aksi iklim, sekaligus wadah membangun kemitraan internasional.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan hasil nyata dari berbagai komitmen iklim yang telah disampaikan sebelumnya.
“Berbeda dengan COP-COP sebelumnya, fokus Indonesia pada COP31 bukan lagi pada penyampaian komitmen, melainkan pada implementasi dan penelusuran kemajuan atas komitmen tersebut, selaras dengan semangat COP31 sebagai Implementation COP,” ujar Rosa Vivien.
Ia menjelaskan, posisi Indonesia dalam perundingan iklim global semakin kuat setelah penyampaian dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada Oktober 2025. Namun, untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, Indonesia masih membutuhkan dukungan pendanaan sekitar USD472,6 miliar, disertai penguatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menyampaikan bahwa sejumlah isu strategis sedang dibahas dalam Konferensi Iklim Bonn (SB64), antara lain target adaptasi global, transisi berkeadilan, mitigasi perubahan iklim, serta penguatan mekanisme pendanaan iklim. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi landasan penting menuju COP31.
Pada forum COP31 mendatang, Indonesia tidak hanya berpartisipasi dalam proses negosiasi, tetapi juga menghadirkan Paviliun Indonesia sebagai instrumen soft diplomacy dan platform kolaborasi aksi iklim. Paviliun tersebut dirancang untuk menampilkan berbagai strategi, inovasi, dan capaian Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus membuka peluang investasi hijau, kerja sama internasional, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi ramah lingkungan.
Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu, Laksmi Widyajayanti, menegaskan bahwa Paviliun Indonesia tahun ini dirancang lebih dari sekadar ruang pamer.
“Paviliun Indonesia di COP31 hadir dengan tujuan yang jelas, sebagai sarana soft diplomacy untuk menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia kepada komunitas internasional. Lebih dari itu, kami ingin paviliun ini menjadi platform kolaborasi yang sesungguhnya, tempat pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil bersatu untuk mengeksplorasi peluang, membangun jaringan, dan mendorong kesepakatan nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” kata Laksmi.
Selama penyelenggaraan COP31, Paviliun Indonesia akan menjadi lokasi berbagai kegiatan, mulai dari dialog tingkat tinggi, pertemuan bilateral, forum Carbon Connection, penandatanganan kerja sama, hingga pameran digital yang menampilkan inovasi dan praktik baik aksi iklim nasional. Seluruh kegiatan tersebut akan didukung melalui skema pembiayaan non-APBN dengan melibatkan berbagai mitra strategis.
Melalui persiapan yang dilakukan sejak dini, Indonesia berharap dapat memperkuat perannya dalam agenda iklim global serta menunjukkan bahwa komitmen pengendalian perubahan iklim telah diterjemahkan ke dalam aksi dan kolaborasi nyata.
***
