Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperkuat komitmen pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi dan aksi mitigasi perubahan iklim melalui partisipasi aktif dalam rangkaian Ecosperity Week 2026 dan GenZero Climate Summit 2026 di Singapura, 18-22 Mei 2026.
Forum internasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, hingga mitra pembangunan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung transisi ekonomi hijau melalui investasi karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Dalam berbagai sesi diskusi, delegasi Indonesia menyoroti langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan, mulai dari penyempurnaan sistem akuntansi karbon, penyederhanaan proses penerbitan unit karbon, hingga penguatan perlindungan keanekaragaman hayati dan masyarakat dalam skema perdagangan karbon.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Edo Mahendra, mengatakan Indonesia memasuki fase baru dalam pengembangan pasar karbon internasional setelah pemerintah menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian bagi investor dan pengembang proyek karbon.
“Indonesia telah memasuki babak baru dalam era pasar karbon. Kemauan politik pemerintah kini diterjemahkan secara jelas melalui regulasi yang memberikan kepastian bagi pengembangan investasi karbon kehutanan,” ujar Edo dalam forum “Nature, Markets, Scale” yang diselenggarakan UNEP dan GenZero di Singapura.
Ia menjelaskan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan melalui proses bisnis yang lebih sederhana namun tetap menjaga integritas lingkungan.
Menurut Edo, pemerintah juga membuka peluang seluruh mekanisme instrumen nilai ekonomi karbon, termasuk melalui pendekatan nesting untuk mencegah penghitungan ganda serta meningkatkan kredibilitas kredit karbon Indonesia di pasar global.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, menambahkan pemerintah membuka ruang investasi karbon kehutanan secara luas guna mendukung target aksi iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ilham, menjelaskan Indonesia telah menyiapkan sejumlah target besar sektor kehutanan yang diumumkan Presiden RI dalam COP30 UNFCCC di Belém, Brasil, termasuk restorasi dan rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis, pengurangan emisi sektor kehutanan melalui proyek avoidance carbon seluas 50 juta hektare, pengembangan perhutanan sosial 8,3 juta hektare, dan penetapan hutan adat 1,4 juta hektare.
“Komitmen restorasi 12 juta hektare menjadi tantangan besar, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan pasar karbon internasional terhadap kredit karbon yang berkualitas tinggi dan berintegritas,” kata Ilham.
Selain mengikuti forum utama, delegasi Kementerian Kehutanan juga menghadiri sejumlah pertemuan strategis regional dan global, termasuk ICGD Roundtable on Building High-Integrity Carbon Markets Across ASEAN dan forum internasional mengenai masa depan pasar karbon berkualitas tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional ASEAN untuk mempercepat pengembangan pasar karbon nasional yang transparan, kredibel, dan berdaya saing internasional.
Di sela kegiatan, Kementerian Kehutanan juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan Wildlife Conservation Society (WCS) guna membahas peluang investasi jasa lingkungan dan implementasi regulasi baru terkait kawasan konservasi.
Sebagai bagian dari penguatan kerja sama internasional, Pemerintah Indonesia turut menandatangani perjanjian kerja sama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) terkait pengelolaan REDD+ berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan yang mampu mendukung aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
***
