Aksi pengendalian perubahan iklim memerlukan kolaborasi kuat lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif untuk mencapai hasil-hasil yang terukur dan akuntabel.
Ketua Harian II Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto mengatakan upaya pengendalian perubahan iklim harus dilakukan semua pihak.
“Tantangan perubahan iklim sangat banyak dan tidak bisa dijawab sendirian,” kata dia saat menyampaikan pidato kunci pada diskusi panel bertajuk “Collaborating for Climate Action and Driving Sustainable Progress” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di Baku, Azerbaijan, Rabu, 13 November 2024.
Agus melanjutkan bahwa kolaborasi lintas sektor semakin dibutuhkan saat ini dibanding sebelumnya. Tujuannya, aksi-aksi yang dilakukan akan semakin terukur demi menyelamatkan bumi dari bencana perubahan iklim.
Agus menekankan, kolaborasi pengendalian perubahan iklim harus benar-benar inklusif, termasuk dengan melibatkan masyarakat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Noer Adi Wardojo menjelaskan, Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
Saat ini target pengurangan emisi GRK Indonesia pada tahun 2030 berdasarkan Enhanced NDC adalah 31,89% dari business as usual (BAU) dengan upaya sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional.
“Berkat kolaborasi yang semakin kuat sejak tahun 2015, pengurangan emisi GRK selalu di bawah BAU,” katanya. Surplus penurunan emisi GRK itu menjadikan Indonesia siap untuk memasuki pasar karbon untuk semakin mengakselerasi aksi-aksi iklim.
Pemerintah, kata Adi lebih lanjut, telah menyiapkan platform Sistem Registri Nasional (SRN) agar kolaborasi semua pihak semakin kuat. “Kita juga punya Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Karbon Indonesia yang memungkinkan masyarakat belajar tentang aksi-aksi iklim,” katanya.
Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba menyatakan komitmen APP terkait keberlanjutan dan pengendalian perubahan iklim. “Dengan program SRV2030 yang berfokus pada dekarbonisasi, energi terbarukan, dan pengurangan intensitas penggunaan air, kami memastikan bahwa keberlanjutan berjalan seiring dengan ketahanan finansial dan lingkungan,” katanya.
Menurut Elim, APP Group membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas hingga organisasi non-pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan iklim nasional dan global.
Sebagai contoh, APP Group mengembangkan program Desa Mandiri Peduli Alam (DMPA) sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak. “Program DMPA selaras dengan Program Kampung Iklim yang dijalankan pemerintah,” katanya.
APP Group mengalokasikan tidak kurang dari 200 juta dolar AS untuk menjalankan program DMPA. Hingga saat ini sudah ada 444 DMPA desa yang terlibat dimana setiap desa menghasilkan berbagai produk inovatif yang dihasilkan tanpa pembukaan lahan dengan membakar.
Menurut Elim, APP group juga menjalin kerja sama dengan lembaga konservasi seperti Yayasan Konservasi Alam Nasional (YKAN) yang merupakan partner The Nature Conservancy (TNC) di Indonesia. “Kami mengalokasikan sekitar 600.000 hektare areal perlindungan. Adanya kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah meningkatkan kapasitas pengelolaan kami,” katanya. ***
