Indonesia kian menegaskan posisinya dalam peta pasar karbon global. Dalam Forum Diskusi di Markas Bank Dunia, Washington DC, AS, 14 April 2026, sebagai rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank, yang dihadiri, antara lain, Wakil Ketua DPR-RI Sari Yuliati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Pangestu, Duta Besar RI, Indroyono Soesilo, para anggota Komisi XI DPR RI, perwakilan dari Bursa Efek Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup RI, para Direktur Bank Dunia, serta perwakilan lembaga sertifikasi karbon Verra dan Gold Standard, dengan moderator Direktur Bank Dunia, Dr.Wempi Saputra, terungkap bahwa Indonesia memiliki modal besar: sekitar 120 juta hektar hutan tropis, ekosistem gambut terbesar di dunia, serta 20 persen mangrove global. Ditambah lagi, potensi energi terbarukan yang mencapai 3.000 GW menjadikan Indonesia sebagai salah satu kandidat utama pemasok kredit karbon berintegritas tinggi.
Angkanya pun mencolok. Dalam jangka pendek, potensi kredit karbon Indonesia diperkirakan mencapai 76.5 juta ton COâ‚‚e pada 2025. Hal ini didasarkan pada catatan Verra bahwa lembaga sertifikasi ini telah menerbitkan sertifikat karbon sebesar 71 juta ton CO2e untuk Indonesia, sedang Gold Standard sudah mensertifikasi 5.5 juta ton CO2e. Dalam jangka panjang, angka ini bisa melonjak hingga 14 miliar ton COâ‚‚e pada tahun 2050. Bahkan dengan harga konservatif USD 5 per ton, nilai ekonominya bisa menyentuh USD 70 miliar.
Namun, forum World Bank ini menekankan bahwa pasar karbon bukan sekadar bisnis. Integritas menjadi kata kunci—mulai dari sistem Monitoring, Reporting & Verification (MRV) yang ketat, transparansi data, hingga pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Tanpa itu, kepercayaan global sulit dibangun.
Di sisi kebijakan, Indonesia menargetkan peluncuran kembali pasar karbon pada 1 Juli 2026 mendatang, didukung Peraturan Presiden No. 110/2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, serta pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Meski progres signifikan telah dicapai, tantangan tetap ada, mulai dari harmonisasi standar global hingga konsistensi kebijakan domestik.
Jika dikelola dengan tepat, pasar karbon bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga jalan menuju pembangunan hijau yang inklusif.
Kebijakan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Nasional, dijadwalkan sudah akan diluncurkan pada Juli 2026 mendatang, sehingga diprakirakan perdagangan karbon di Bursa Efek Jakarta akan semakin bergairah. Sejak diluncurkannya bursa perdagangan karbon di Bursa Efek Jakarta, September 2023 lalu, nilai perdagangan karbon disana baru mencapai Rp 94 miliar saja, untuk sekitar 1.9 juta ton CO2e, seluruhnya dihasilkan dari perdagangan karbon di sektor energi.
Perdagangan karbon terbesar akan hadir dari sektor kehutanan, yang mencakup 60% pasar karbon Indonesia. Saat ini, telah siap 7 perusahaan kehutanan Nasional untuk masuk pasar karbon Bursa Efek Jakarta, sedang 45 perusahaan berikutnya tengah bersiap diri untuk juga masuk kedalam perdagangan karbon di Bursa Efek Jakarta.
***
