Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026 melalui Apel Kesiapsiagaan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (16/4/2026).
Apel tersebut dipimpin oleh Djamari Chaniago dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk kementerian, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta unsur dunia usaha dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan koordinasi dalam menghadapi peningkatan risiko karhutla.
Dalam arahannya, Djamari menyampaikan bahwa pengendalian karhutla menjadi perhatian utama pemerintah. “Presiden memberikan perhatian besar terhadap pengendalian karhutla. Capaian yang sudah baik harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan menekan karhutla selama ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat sinergi, meningkatkan integrasi, dan membangun kerja sama yang solid agar kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan,” katanya.
Data nasional menunjukkan luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 Januari hingga 31 Maret 2026 mencapai 55.324,2 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luas kebakaran tertinggi, diikuti Riau, Kepulauan Riau, Lampung, dan Kalimantan Tengah.
Di tingkat daerah, tim Manggala Agni bersama Satgas pengendalian karhutla Kalimantan Barat telah melaksanakan ratusan operasi pemadaman sejak awal tahun, dengan luas penanganan mencapai lebih dari 1.800 hektare. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak Februari hingga November 2026.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menilai Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla melalui penguatan koordinasi lintas sektor. “Kita belajar dari pengalaman masa lalu dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Tren karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam pengendalian kebakaran. Pemerintah juga mendorong daerah rawan untuk segera menetapkan status siaga darurat agar dukungan pusat dapat dioptimalkan, termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berdasarkan rekomendasi BMKG.
Menurutnya, langkah pencegahan menjadi prioritas utama, terutama di lahan gambut. “Upaya preventif sangat penting, salah satunya dengan menjaga tinggi muka air tanah agar tetap optimal sehingga risiko kebakaran dapat diminimalkan,” katanya.
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanggulangan bencana yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, dan BMKG, guna menyelaraskan strategi serta memastikan kesiapan terpadu menghadapi musim kemarau.
Melalui penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif untuk melindungi lingkungan serta menjaga keberlanjutan pembangunan.
***
