Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong transisi dari Clean Development Mechanism (CDM) ke mekanisme perdagangan karbon internasional yang diatur dalam Article 6.4 Perjanjian Paris.
Langkah ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon global serta meningkatkan kontribusi nyata terhadap pengendalian perubahan iklim.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Soedijanto, menyatakan transisi ini menandai era baru perdagangan karbon di Indonesia.
Ia menegaskan mekanisme baru akan menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi, sekaligus memperluas keterlibatan berbagai sektor dalam pengurangan emisi.
Hingga kini, terdapat 14 proyek CDM yang telah menghasilkan sekitar 4,8 juta ton CO2 ekuivalen. Proyek tersebut belum diperdagangkan karena masih menunggu pemrosesan sesuai skema baru.
“Seluruh proyek yang masuk dalam daftar eligible sudah disetujui sebagai host party, dan akan dilanjutkan prosesnya agar dapat diperdagangkan,” ujar Ary.
Dalam kerangka Article 6.4, Indonesia berperan ganda. Selain memperdagangkan karbon dari proyek pengurangan emisi, Indonesia tetap berkewajiban memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
KLH/BPLH, sebagai Designated National Authority (DNA), memperkuat infrastruktur, menyiapkan registri nasional, dan menerbitkan Letter of Approval untuk memastikan seluruh kredit karbon memenuhi standar internasional.
Pemerintah juga mengimbau project proponents di bawah mekanisme Protokol Kyoto segera mengajukan permohonan transisi agar keberlanjutan proyek terjaga.
Transisi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdagangan karbon global yang lebih transparan, adil, dan kredibel.
Indonesia berambisi menjadi salah satu penyedia kredit karbon berintegritas tinggi, sekaligus memperkokoh kontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi dunia. ***
