Perlahan namun pasti, hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku pembangkitan energi terus berkembang. Hal ini akan mendukung tercapainya target pengurangan emisi karbon sesuai agenda FOLU Net Sink 2030.
Ketua Harian II Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto menyatakan, pengembangan hutan tanaman energi (HTE) merupakan bagian dari aksi mitigasi untuk peningkatan penyerapan karbon.
“Kayu hasil panen dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangkitan energi listrik sehingga akan mengurangi penggunaan energi fosil seperti batu bara yang boros karbon,” kata dia, Sabtu, 13 Juli 2024.
Agus menanggapi optimisme yang mengemuka saat talkshow Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) tentang HTE dalam Era Transisi Energi, Jumat, 12 Juli 2024 malam.
Dalam agenda FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU) mencapai kondisi dimana tingkat penyerapan karbon lebih tinggi dibandingkan emisinya sebesar minus 140 juta ton CO2 pada tahun 2030.
Agus mengatakan, tercapainya target FOLU Net Sink akan berkontribusi pada 60% target pengurangan emisi Indonesia pada tahun 2030 sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pemenuhan komitmen perjanjian pengendalian perubahan iklim, Paris Agreement.
Ketua V MEBI yang juga Anggota Dewan Penguatan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Hadi Siswoyo pada talkshow MEBI mengungkapkan, berdasarkan data KLHK saat ini terdapat 25 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan HUtan (PBPH) yang mendukung pembangunan HTE.
Sebanyak 11 unit PBPH, telah mengalokasikan areal seluas 129.034 hektare untuk HTE. Sedang 14 unit lainnya telah menyatakan komitmen untuk pengembangan HTE.
Selain itu, BUMN yang mengelola hutan Jawa, Perum Perhutani juga telah mengalokasikan lahan untuk pengembangan HTE seluas 67.000 hektare dengan realisasi hingga akhir 2023 mencapai 36.858 hektare.
Hadi menuturkan tersedia areal luas yang potensial untuk pengembangan HTE. “Di Luar Jawa terdapat peluang investasi HTE pada 11 provinsi dengan luasan 832.321 hektare,” katanya.
Rinciannya seluas 232.661 berada pada areal PBPH yang baru saja mendapat SK Pemulihan, dan 599.660 hektare lainnya pada PBPH yang saat ini tidak aktif.
Sementara di Jawa tersedia areal seluas 1,1 juta hektare pada Kawasan HUtan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Namun, Hadi mengatakan, pemanfaatan KHDPK sebagai HTE perlu dikonsultasikan lebih dulu dengan KLHK. ***
