Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam menangani lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali mengancam wilayah Riau.
Dalam sepekan terakhir, Kepolisian Daerah Riau menetapkan 29 orang sebagai tersangka pembakaran lahan yang menghanguskan lebih dari 213 hektare.
Penindakan ini merupakan bagian dari total 44 tersangka sejak awal tahun dengan luasan terdampak mencapai 269 hektare.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) merespons cepat situasi darurat ini dengan langkah tegas di lapangan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut lonjakan titik api dalam waktu singkat sebagai sinyal lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap larangan pembakaran.
“Ini bukan peristiwa biasa. Pola sebaran titik api menunjukkan tindakan yang terorganisasi. Kita harus bertindak tegas dan serentak,” ujar Menteri Hanif.
Hingga 20 Juli 2025, data menunjukkan 790 hotspot aktif dengan 27 titik api menyebar di Riau. Luas kebakaran meningkat tajam dari 546 hektare menjadi sekitar 1.000 hektare hanya dalam sehari.
Kasus terbanyak terdeteksi di lahan gambut dan kawasan hutan produksi terbatas, termasuk di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo.
Para tersangka tersebar di sejumlah wilayah: Kampar (7 orang), Rokan Hilir (5), Indragiri Hulu (5), Kuantan Singingi (3), Rokan Hulu (3), dan masing-masing satu di Pelalawan, Dumai, Inhil, dan Pekanbaru. Barang bukti yang disita antara lain jeriken berisi bahan bakar, korek api, cangkul, dan kayu bekas terbakar.
KLH/BPLH pun menindaklanjuti dengan sanksi administratif terhadap perusahaan pemegang konsesi yang tidak memenuhi standar pencegahan kebakaran.
Perusahaan seperti RAPP, Sinar Mas Group, dan PTPN IV telah diminta menyediakan sekat kanal, alat pemadam, serta memperkuat patroli gabungan bersama masyarakat.
Untuk mendukung pemadaman, BNPB mengerahkan satu helikopter water bombing dan tiga unit tambahan segera menyusul. Sinar Mas Group turut mengirimkan helikopter ke Rokan Hilir—wilayah dengan titik api terbanyak.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dijalankan oleh KLH/BPLH bekerja sama dengan BMKG guna menurunkan risiko kebakaran di lahan gambut.
Pemerintah daerah di 12 kabupaten telah menetapkan status siaga. Namun medan yang sulit dan cuaca ekstrem tetap menjadi tantangan besar.
Menteri Hanif meminta kepala daerah hingga tingkat desa memperkuat pengawasan dan edukasi, serta menggerakkan masyarakat peduli api secara lebih aktif.
“Kami tak akan toleransi. Pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, akan ditindak secara pidana dan administratif. Ini bukan sekadar bencana, ini krisis yang mengancam kesehatan, ekonomi, dan reputasi bangsa,” tegas Hanif. ***
