Kementerian Kehutanan mencatat capaian positif dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove sepanjang tahun 2025. Program rehabilitasi mangrove yang didukung pendanaan APBN maupun non-APBN menunjukkan keberhasilan nyata secara fisik, sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan pengelolaan mangrove di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih menegaskan bahwa capaian fisik rehabilitasi mangrove tahun 2025 mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi di lapangan. Realisasi peningkatan tutupan lahan mangrove tercapai bahkan melampaui target pada beberapa tahapan rehabilitasi, yang menjadi indikator penting pemulihan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
“Capaian rehabilitasi mangrove tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekosistem pesisir berjalan semakin efektif. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari luasan tanam, tetapi juga dari konsistensi pemeliharaan dan keterlibatan para pihak di lapangan,” ujar Dyah.
Keberhasilan tersebut didukung oleh penguatan tata kelola dan kelembagaan rehabilitasi mangrove. Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan telah memfasilitasi penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT), baik melalui pembiayaan APBN maupun dukungan hibah internasional.
Penguatan KKMD diarahkan untuk memastikan rehabilitasi mangrove dilaksanakan secara terkoordinasi, akuntabel, dan berkelanjutan, mencakup aspek kebijakan, kapasitas, aksi dan pelaporan, pendanaan, serta kemitraan Dyah juga menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi kunci agar rehabilitasi mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman semata.
“Kami memastikan rehabilitasi mangrove dibangun di atas kelembagaan yang kuat. KKMD berperan sebagai simpul koordinasi lintas sektor di daerah, sehingga rehabilitasi mangrove dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang,” jelas Dyah.
Ia menambahkan Kementerian Kehutanan akan mendorong rehabilitasi mangrove melalui skema kemitraan multipihak. Pendekatan ini membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra internasional, sebagai bagian dari dukungan terhadap aksi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon.
“Rehabilitasi mangrove memiliki posisi strategis dalam agenda iklim nasional karena manfaatnya yang bersifat multi-dimensi. Mangrove bukan hanya penting dari sisi ekologi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap mitigasi perubahan iklim. Karena itu, kemitraan dengan berbagai pihak akan terus kami dorong agar rehabilitasi mangrove dapat memberikan dampak yang lebih luas,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan juga tengah membangun basis data dan peta rehabilitasi mangrove secara bertahap. Pengembangan data ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan pemantauan, sekaligus memastikan keterpaduan antarprogram rehabilitasi mangrove di tingkat nasional. Basis data tersebut akan menjadi alat pendukung pengambilan kebijakan tanpa mengurangi fokus utama pada aksi rehabilitasi di lapangan.
Nikolas menambahkan bahwa penguatan data dan informasi dilakukan secara selektif dan proporsional untuk mendukung implementasi program. “Data dan peta menjadi instrumen penting untuk memastikan rehabilitasi mangrove tepat sasaran. Namun, fokus utama kami tetap pada implementasi di lapangan dan penguatan kapasitas para pelaksana,” tambah Nikolas.
Dengan kombinasi capaian fisik, penguatan kelembagaan, dan arah kebijakan kemitraan yang semakin inklusif, Kementerian Kehutanan optimistis rehabilitasi mangrove akan terus memberikan manfaat ekologis, sosial, dan iklim, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.
***
