Program yang melibatkan komunitas menjadi solusi efektif dalam manajemen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Keterlibatan komunitas juga akan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) sehingga karhutla bisa dicegah sejak awal.
Demikian mengemuka pada webinar bertajuk “Forest Fire Prevention is Really Needed, Jumat 28 Januari 2022. Webinar digelar oleh Regional Fire Management Resource Center-Southeast Asia (RFMRC-SEA) IPB University.
Dr Michael Allen Brody, Pricipal Scientist di Center for International Forestry Research (CIFOR) menyatakan diperlukan suatu paradigma baru yaitu dengan manajemen peringatan dini kebakaran hutan. Paradigma ini tidak luput partisipasi masyarakat ikut dilibatkan.
Dr Michael melanjutkan, sistem manajemen kebakaran hutan berupa Fire Danger Rating System telah dikembangkan di Indonesia dan ASEAN.
Sistem ini digunakan untuk memprediksi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan.
Namun demikian, peran pemerintah dan program pencegahan kebakaran hutan berbasis komunitas juga perlu didorong untuk memaksimalkan sistem peringatan dini.
“Kami juga memiliki program pencegahan kebakaran hutan, seperti Fire and Haze, Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) serta program restorasi lahan gambut berbasis komunitas,” katanya seperti dikuti forestinsights.id dari laman resmi IPB University.
Program MAHFSA ini, kata Michael, berfokus untuk mengumpulkan dan mendiseminasikan produk ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek di bidang manajemen kebakaran hutan, termasuk pencegahannya dan dapat diakses di website baru program ini.
Veerachai Tanpipat D Eng, peneliti kebakaran hutan dari Kasetsart University Thailand turut menceritakan beberapa solusi atas kebakaran hutan di Thailand.
Beberapa solusi tersebut antara lain kebijakan pelarangan membakar hutan untuk lahan pertanian di periode tertentu, penguatan kebijakan pemerintah, bantuan militer dalam monitoring dan kontrol, peningkatan dana penelitian untuk topik kebakaran hutan, hingga inovasi produk bernilai tambah bagi produk hutan.
Namun, katanya, beberapa solusi yang diterapkan kurang efektif dalam mencegah kebakaran hutan sehingga diperlukan benchmark baru dalam pencegahannya.
“Pemerintah harus membandingkan jumlah kasus kebakaran hutan dalam kurun waktu dua tahun terakhir dalam kondisi cuaca yang serupa, tidak hanya melihat berdasarkan jumlah hot spotnya saja,” pungkas Veerachai.
Sihol Aritonang, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), salah satu bagian dari APRIL Grup, yang bergerak di bidang pulp dan kertas turut menjelaskan program pencegahan kebakaran hutan berbasis komunitas di Riau.
Program tersebut dinamakan Fire-Free Village Program. Program ini menawarkan alternatif pembukaan lahan tanpa pembakaran hutan.
Program ini mendorong program pemerintah dalam meminimalkan angka kebakaran hutan serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Program yang berdurasi dua tahun ini memilih pemimpin kelompok dari masyarakat lokal sebagai advokat pencegahan kebakaran hutan. Program ini juga menawarkan insentif bagi masyarakat agar tidak memilih pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian.
“Target outcome setelah program ini diimplementasikan diharapkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan meningkat. Sehingga jumlah total kebakaran lahan di pedesaan tidak meningkat, bahkan secara signifikan menurun,” tambahnya. ***
