Pelaku usaha di Indonesia mendukung aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia dengan berkomitmen untuk mencapai net zero emissions gas rumah kaca (GRK).
Adanya kebijakan multi usaha kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi pintu masuk untuk mencapai komitmen tersebut.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Silverius Oscar Unggul mengatakan pihaknya telah mengembangkan Net Zero Hub untuk memfasilitasi anggotanya mencapai net zero emisi GRK dalam proses produksinya.
“Kami harap setidaknya ada 100 perusahaan anggota Kadin yang akan mengumumkan komitmen Net Zero Emissions pada pertemuan G20 nanti,” katanya saat talkshow Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Indonesia Climate Change Expo, Rabu 8 Juni 2022.
Silverius Oscar yang akrab disapa Onte mengatakan, dari Net Zero Hub itu lalu untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup Kadin membuat Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH).
Menurut Onte, RFBSH salah satunya mempromosikan implementasi multi usaha kehutanan seperti sudah diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja (UUCK).
“Ini ada peluang multi usaha kehutanan di UUCK sekaligus bisa mendukung tercapainya komitmen net zero emissions,” katanya.
RFBSH Kadin akan memfasilitasi anggotanya di sektor LHK yang ingin menerapkan multi usaha kehutanan. RFBSH juga akan memfasilitasi anggota Kadin lain yang ingin mendapat manfaat dari multi usaha kehutanan.
“Misal ada anggota Kadin di sektor energi yang ingin memanfaatkan energi terbarukan, kita failitasi dengan anggota Kadin dari sektor kehutanan untuk mengembangkan biomassa kayu untuk co firing,” katanya.
“Ada ada anggota Kadin dari sektor farmasi yang butuh bahan baku obat, bisa kita fasilitasi untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” lanjut dia.
Dia mengatakan Kadin RFBSH bertujuan mendukung komitmen yang sudah dicanangkan pemerintah yaitu Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Ini adalah komitmen untuk mencapai kondisi dimana penyerapan GRK di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) sudah seimbang atau bahkan lebih tinggi dibanding emisinya.
Sementara itu Head of Social Impact and Community Development APP Sinar Mas Janudianto mengatakan sebagai perusahaan kehutanan terintegrasi APP telah mencanangkan Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 dan Forest Conservation Policy 2013.
Berdasarkan kebijakan itu APP Sinar Mas dan mitra-mitranya berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dalam proses produksinya hingga 30%, melakukan perlindungan lebih dari setengah juta hektare hutan alam, dan mendukung pemberdayaan masyarakat
“Dengan SRV 2030 kami ingin mendukung tercapainya komitmen NDC Indonesia dan membantu aksi pengendalian perubahan iklim,” katanya.
Janudianto menjelaskan, salah satu aksi dari SRV 2030 adalah program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Program ini bertujuan untuk pencegahan kebakaran, menekan deforestasi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“DMPA juga menjadi adatasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak yang sejalan dengan Program Kampung Iklim (Proklim) KLHK,” katanya.
Program DMPA dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. APP Sinar Mas menyediakan pendanaan sebesar 10 juta dolar untuk mendukung program DMPA.
Di program DMPA, masyarakat desa diberi pendampingan untuk kegiatan agroforestry, pertanian terintegrasi yang ramah lingkungan serta kegiatan berupa pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R) sampah dan limbah.
Sudah ada 394 desa dengan lebih dari 30 ribu kepala keluarga dan 86 kelompok perempuan yang mendapat manfaat dari program DMPA.
“Kami mengukur pada 2016-2022, kejadian kebakaran di desa yang terlibat program DMPA berkurang hingga 78% bahkan bebas dari karhutla,” katanya.
Janudianto mengungkapkan, dari desa yang terlibat dalam DMPA sebanyak 214 desa telah terdaftar sebagai Proklim KLHK dengan 30 diantaranya memperoleh penghargaan sebagai Proklim Utama. “Untuk tahun ini ada 39 desa lagi yang akan berproses ke Proklim KLHK,” katanya. ***
