Pemerintah memperkuat penanganan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan setelah temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan longsor di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas indikasi perusakan hutan tersebut.
Menteri Raja Antoni menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan Kepolisian RI dalam melakukan investigasi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa setiap temuan kayu akan ditelusuri berbasis bukti ilmiah untuk memastikan sumbernya.
“Kami berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Saya akan kejar siapapun yang melakukan pelanggaran dan melakukan investigasi. Saya akan buktikan dan tindak tegas,” ujarnya di DPR, Kamis (4/12/2025).
Raja Antoni menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi perusakan hutan yang membahayakan keselamatan masyarakat. “Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang merusak hutan Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum kehutanan berjalan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang telah dijalankan yaitu pencabutan 18 PBPH pada Februari 2025. Kementerian Kehutanan kini bersiap mencabut izin tambahan bagi 20 PBPH berkinerja buruk yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk lokasi terdampak banjir dan longsor.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare pada 3 Februari 2025. Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir,” jelasnya.
Selain mencabut izin, Menteri Kehutanan memastikan berlakunya kebijakan pembatasan perizinan baru. “Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman,” katanya.
Evaluasi lanjutan terhadap kejadian banjir dan temuan kayu gelondongan terus berlangsung sebagai dasar tindakan penegakan hukum dan reformasi tata kelola perizinan kehutanan.
***
