Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris memperkuat kemitraan kehutanan melalui peluncuran Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5 sebagai upaya meningkatkan tata kelola hutan berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan global terhadap produk hasil hutan Indonesia.
Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan MFP Fase 5 di Jakarta pada 9 Februari 2026. Program ini didukung oleh Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Inggris dan menjadi kelanjutan kerja sama strategis kedua negara yang telah berlangsung sejak tahun 2000.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa MFP menjadi ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional secara berkelanjutan.
“Multistakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian penting telah dihasilkan, termasuk berjalannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan posisi Indonesia sebagai negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menegaskan bahwa melalui MFP Fase 5, Indonesia berkomitmen memperkuat pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi hasil, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat, serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan bahwa kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga hutan dunia.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu global yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dominic Jermey, kemitraan Indonesia–Inggris melalui MFP Fase 5 tidak hanya berkontribusi pada agenda iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga membuka peluang ekonomi berkelanjutan.
“Program ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk mengembangkan produk hasil hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing di pasar internasional,” tambahnya.
MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee yang melibatkan perwakilan pemerintah kedua negara serta para pemangku kepentingan terkait. Program ini mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem legalitas dan keberlanjutan seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.
Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya pasar global. Program ini diharapkan memperkuat kontribusi sektor kehutanan Indonesia dalam pencapaian komitmen FOLU Net Sink 2030 serta agenda iklim dan keanekaragaman hayati dunia.
***
