Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didampingi Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisiaan Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri.
Pertemuan dilakukan untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dalam penegakan hukum sektor kehutanan.
“Sinergi koordinasi kolaborasi menjadi kata kunci dalam kabinet merah putih. Oleh karena itu, hari ini saya menghadap Bapak Kapolri meminta bantuan beliau untuk turut serta bersama-sama mengamankan hutan kita,” kata Menhut Raja Juli usai pertemuan, Senin, 4 November 2024.
Menhut pada kesemapatan itu kembali menegaskan bahwa Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia sekaligus sebagai sumber kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selanjutnya, Menhut Raja Juli mengatakan akan ada MoU kembali Kemenhut dengan Polri. Sebelumnya sudah ada MoU KLHK dengan Polri 5 tahun lalu dan sudah expired. Selain itu, ada perubahan nomenklatur KLHK menjadi Kemenhut dan KLH, sehingga akan disusun MoU baru mencakup rangkaian kegiatan yang memungkinkan dilakukan Kemenhut bersama Polri, diantaranya tentang penertiban bisnis ilegal, dan pengembangan sumber daya polisi kehutanan yang selama ini sudah banyak dibantu oleh Polri.
“Atas nama Kementerian saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan MoU yang tadi kita bicarakan dapat ditandatangani dalam waktu yang tidak lama,” ujar Menhut Raja Juli.
Sebelumnya, pertemuan serupa juga dilakukan Menhut Raja Juli dengan Jaksa Agung S.T. Burhanudin dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ia bersama jajaran berkomitmen untuk mendukung penuh langkah-langkah bersama Kemenhut khususnya dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan atas langkah-langkah koordinasi dengan lembaga terkait termasuk hari ini dengan Polri,” katanya.
Kapolri Listyo Sigit menyatakan seperti yang disampaikan Menhut, selama ini kedua belah pihak telah melaksanakan berbagai macam kerja sama mulai dari menjaga hutan, terkait dengan karhutla sampai penegakan hukum terkait dengan permasalahan kehutanan.
Oleh karena itu, MoU ke depan akan disesuaikan dengan hal-hal yang diperlukan untuk saat ini dan kedepan akan kita perbaiki.
“Pada prinsipnya institusi Polri mendukung apa yang menjadi program-program Kementerian Kehutanan dan kita juga mendukung terhadap apa yang menjadi KPI yang ditugaskan oleh Bapak Presiden baik terhadap Kemenhut ataupun Polri sebagai bentuk sinergi antar Kementerian/Lembaga,” ujarnya. ***
