Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan telah membentuk tim kerja untuk mempercepat penerapan multi usaha kehutanan. Menhut mengatakan pihaknya memerlukan dukungan dari mitra Kementerian Kehutanan dalam peningkatan kapasitas, inovasi hingga investasi.
Hal itu diungkapkan Menhut saat menggelar halal bihalal bersama duta besar dan seluruh mitra Kemenhut di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Menhut Raja Juli menjelaskan salah satu fokus dan prioritas utama Kemenhut kini adalah kolaborasi kuat untuk memperluas potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan.
Menhut Raja Juli menuturkan perluasan potensi tersebut dapat dilakukan lewat penerapan kehutanan multi usaha kehutanan, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal.
Pendekatan tersebut adalah tentang bergerak melampaui praktik kehutanan tradisional untuk membuka potensi penuh kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestri atau wanatani, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi dan menghormati nilai-nilai sosial.
“Model ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat hutan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mencapai distribusi manfaat hutan yang lebih adil,” imbuhnya.
Menhut mengatakan agar program itu berhasil, Kemenhut memerlukan dukungan dari mitra, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, akses pasar yang lebih luas, inovasi, dan investasi.
“Keterlibatan Anda dapat membantu kami memastikan bahwa kehutanan multi-bisnis bersifat inklusif dan layak secara ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Raja Juli juga memprioritaskan percepatan pengakuan atau penetapan resmi hutan adat.
Menurutnya, hal ini menjadi komitmen terhadap perhutanan sosial serta hak-hak masyarakat adat.
“Kami memprioritaskan percepatan pengakuan hutan adat, atau penetapan resmi hutan adat. Ini adalah bagian penting dari komitmen kami terhadap perhutanan sosial dan hak-hak masyarakat adat,”kata dia.
Hutan bukan sekadar ekosistem, katanya tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat di Indonesia.
“Kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Prioritas tersebut, lanjut dia, mencerminkan visi yang lebih luas, yaitu membangun sektor kehutanan yang lebih adaptif, inklusif, dan tangguh, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen lingkungan global.
“Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti dan berbagi beberapa prioritas utama Kementerian Kehutanan pada periode saat ini, yang mana kami percaya kolaborasi yang lebih kuat akan sangat penting,” ujar Raja Juli. ***
