Pemerintah Daerah sangat diharapkan berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah, dapat mendorong percepatan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.
“Saya berharap KLHK dapat berdiskusi dan mensinergikan target yang akan dicapai dengan rencana pembangunan daerah yang ada di Provinsi Aceh,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto, selaku Ketua Harian II Tim Kerja FOLU Net Sink 2030 yang hadir secara daring dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin 25 Juli 2022.
Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni berkontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.
Langkah yang dilakukan diantaranya, memastikan target nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebesar (-)140 juta ton emisi karbon, dapat terdistribusi dengan benar dengan memperhatikan base line dan target penurunan emisi GRK di setiap aksi yang akan dilaksanakan, yang disinergiskan dengan berbagai rencana pembangunan yang diselenggarakan.
Secara konkrit, Agus Justianto menegaskan kepada pengelola KPH dan para pemangku izin di Provinsi Aceh hendaknya sudah mulai meningkatkan status kesiagaan atas terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menghambat tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
“Saya juga memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan lebih dari 46.000 hektar area hutan produksi yang tidak produktif yang hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan multi usaha kehutanan baik untuk hutan tanaman, jasa lingkungan, maupun lainnya. Sehingga setiap jengkal kawasan hutan dapat berfungsi sebagai penyerap emisi karbon,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Aceh sangat mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah pusat yang sangat ‘concern’ terhadap isu pengendalian perubahan iklim.
Karena menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aceh, Mawardi, pada dasarnya pembangunan lingkungan serta berbagai upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan telah sejak lama menjadi salah satu prioritas pembangunan di Aceh.
“Pemerintah Aceh mendukung penuh rencana oprasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang di launching pada bulan Maret yang lalu,” ucap Mawardi saat membuka acara.
Mawardi juga menambahkan terkait upaya mengatasi krisis iklim, salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Aceh adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Aceh yang ditujukan kepada para bupati dan walikota se-Aceh, No. 630/7395 tanggal 15 Mei 2019 tentang pelaksanaaan Program Kampung Iklim di Provinsi Aceh.
Aceh membuktikan, pada tahun 2020 Proklim di Aceh berhasil meraih penghargaan Proklim Utama.
“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan terbangun satu kesepahaman dan kesamaan pandangan terkait upaya mitigasi perubahan iklim di Aceh, sehingga langkah implementasinya akan lebih mudah dijalankan di lapangan,” pungkas Wamardi. ***
