Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan dengan menjadikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan utama kebijakan kehutanan nasional.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, dalam sesi diskusi umum Forum Kehutanan PBB (United Nations Forum on Forests/UNFF) ke-20 di Markas Besar PBB, New York, Senin (6/5/2025) waktu setempat.
“Sejak Oktober 2024, arah pembangunan Indonesia dipandu oleh visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Dirjen Yanti dalam pidatonya.
Sebagai bagian dari implementasi visi tersebut, Indonesia terus memperkuat kebijakan kehutanan untuk menjawab tantangan keberlanjutan.
Di antaranya dengan mendorong pengelolaan hutan lestari yang mendukung ketahanan pangan dan energi, transisi dari pengelolaan berbasis kayu ke pendekatan berbasis ekosistem yang berpusat pada masyarakat melalui konsep multiusaha kehutanan, serta pencegahan kebakaran hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Dirjen Yanti juga menekankan pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, serta pengakuan terhadap hutan adat guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Upaya ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap tata kelola hutan yang berkelanjutan, melalui reformasi kebijakan, penegakan hukum yang kuat, serta pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif,” ujarnya.
Indonesia juga memandang tata kelola hutan berkelanjutan sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk melalui promosi perdagangan internasional hasil hutan seperti kayu, bambu, dan rotan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Upaya tersebut turut memperkuat pelaksanaan program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 sebagai peta jalan Indonesia menuju emisi nol bersih di sektor kehutanan dan tata guna lahan.
Dirjen Yanti menyebut, keberhasilan program ini tercermin dari angka deforestasi terendah Indonesia dalam beberapa dekade terakhir pada periode 2021–2022.
“Manajemen hutan berkelanjutan yang didukung skema pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan emisi, telah terbukti memberikan dampak nyata terhadap pencapaian Rencana Strategis PBB untuk Hutan 2017–2030,” tambahnya. ***
