Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang inklusif dan berkeadilan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya di forum COP30 Leader Summit yang berlangsung di Belém, Brasil, Kamis (6/11/2025) waktu setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim mewakili Presiden Prabowo Subianto dan menegaskan bahwa Indonesia datang ke COP30 dengan pesan kuat untuk memperkuat kolaborasi antarnegara demi menghadirkan aksi iklim nyata yang ambisius dan melibatkan semua pihak.
Hashim hadir bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menandai keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan kehutanan dan lingkungan untuk menurunkan emisi nasional. Ia menyampaikan bahwa Indonesia tetap berpegang pada komitmen Perjanjian Paris dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, disertai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang memuat target plafon emisi sebesar 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada 2035 serta peningkatan porsi energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2030. Indonesia juga menempatkan energi nuklir sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih.
Dalam pidatonya, Hashim menegaskan bahwa sektor kehutanan dan lahan merupakan pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
Indonesia juga mendukung penuh inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva, dengan nilai pendanaan global mencapai 125 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara berhutan tropis menjaga kelestarian hutan.
Hashim mengungkapkan bahwa tingkat deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, menurun hingga 75 persen sejak 2019. Pemerintah juga memperkuat upaya konservasi satwa liar, termasuk pengembangan koridor gajah dan pelibatan masyarakat dalam program konservasi berbasis komunitas.
Selain sektor kehutanan, Indonesia menyoroti pentingnya integrasi kebijakan iklim dan keanekaragaman hayati, sesuai Joint Climate–Nature Declaration of COP28. Hashim menegaskan potensi besar karbon biru Indonesia, yang menyimpan sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia atau setara 3,4 gigaton CO₂. Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo telah menetapkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal selama empat tahun ke depan. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan ekologis.
Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi tahun ini mencakup hutan, mineral penting, pembiayaan, keanekaragaman hayati, dan adaptasi—selaras dengan prioritas nasional Indonesia.
“Indonesia siap memimpin dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” ujar Hashim menutup pernyataannya.
***
