Kementerian Kehutanan bersama Standard Chartered, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), Business Partnership for Market Implementation (BPMI), dan International Emission Trading Association (IETA) menggelar High-Level Breakfast Roundtable bertajuk Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future di São Paulo, Brasil, Jumat (8/11/2025).
Kegiatan ini berlangsung di sela-sela Leader Summit dan pembukaan COP30 UNFCCC, dengan tujuan memperkuat kesiapan Indonesia mengembangkan pasar karbon berintegritas tinggi yang mampu menarik investasi untuk aksi perubahan iklim.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja strategis untuk membangun ekosistem pasar karbon yang kredibel, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Hashim menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi pusat pasar karbon global yang berintegritas tinggi, memberikan dampak iklim nyata, serta menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti peran strategis sektor kehutanan dalam menyediakan kredit karbon berkualitas tinggi. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan empat regulasi turunan yang akan memperkuat tata kelola pasar karbon, termasuk revisi atas beberapa peraturan menteri dan penyusunan peraturan baru mengenai pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
“Tujuan kami adalah menggerakkan hingga 7,7 miliar dolar AS setiap tahun melalui transaksi karbon, dan memastikan setiap ton emisi dapat dilacak, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Raja Antoni.
Dalam kesempatan yang sama, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro menyatakan bahwa penerbitan Perpres 110 Tahun 2025 merupakan terobosan besar dalam perjalanan Indonesia menuju pasar karbon berintegritas tinggi.
Selain itu, Kementerian Kehutanan RI menandatangani Nota Kesepahaman dengan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk memperkuat pasar karbon sukarela nasional. Kerja sama ini mencakup peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan penyelarasan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles sebagai standar global bagi pasar karbon yang kredibel.
CEO ICVCM Amy Merrill menegaskan dukungannya terhadap Indonesia dalam memastikan proyek karbon kehutanan nasional memberikan dampak iklim nyata dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Dengan fondasi regulasi yang kuat dan kemitraan internasional yang strategis, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pusat global pasar karbon berintegritas tinggi, sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, inklusif, dan tangguh.
***
