Kementerian Kehutanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) menyusun arah pengembangan tiga Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai destinasi ekoeduwisata untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Penyusunan tersebut dibahas dalam Lokakarya Grand Design Ekoeduwisata yang berlangsung di Yogyakarta pada 11 Desember 2025.
BP2SDM memfokuskan pengembangan pada KHDTK Pondok Buluh di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, KHDTK Sawala Mandapa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan KHDTK Tabo-Tabo di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Pemerintah menargetkan kawasan tersebut berfungsi sebagai pusat pembelajaran terpadu yang menghasilkan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.
Lokakarya melibatkan pejabat tinggi pratama BP2SDM, pemerintah daerah, balai penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan, praktisi ekowisata, penyuluh kehutanan, serta kelompok tani hutan. Pemerintah merancang pengembangan ekoeduwisata secara partisipatif agar pengelolaan kawasan selaras dengan kebutuhan masyarakat sekitar hutan.
Sekretaris BP2SDM Kehutanan, U. Mamat Rahmat, menyampaikan bahwa pengembangan ekoeduwisata KHDTK sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam membangun ekonomi hijau. “KHDTK merupakan aset strategis bangsa untuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui ekoeduwisata, kawasan ini kami dorong menjadi laboratorium alam hidup yang berkontribusi pada pencapaian FOLU Net Sink 2030,” ujarnya.
BP2SDM saat ini mengelola 45 unit KHDTK diklat kehutanan dengan luas lebih dari 107 ribu hektare. Sebagian kawasan tersebut berperan sebagai penyerap karbon sehingga memerlukan pengelolaan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memandang ekoeduwisata sebagai instrumen untuk menjaga fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan grand design ekoeduwisata melibatkan konsultan profesional dan dilakukan melalui tahapan pemagangan. Sebelumnya, kelompok tani hutan dan penyuluh kehutanan mengikuti pelatihan pengelolaan ekowisata di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, guna mempelajari praktik terbaik pengelolaan wisata berbasis konservasi.
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, menyampaikan bahwa lokakarya ini diarahkan untuk menyepakati rancangan pengembangan ekoeduwisata di setiap KHDTK. “Grand design yang disusun bersama dan didukung SDM terlatih diharapkan mampu menggerakkan ekoeduwisata berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan kelompok tani hutan,” katanya.
BP2SDM merencanakan pelaksanaan program ekoeduwisata selama periode 2025–2026 yang mencakup penyusunan pedoman pengelolaan, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, hingga peluncuran destinasi. Pemerintah menargetkan KHDTK berkembang menjadi kawasan mandiri melalui pembiayaan berkelanjutan berbasis jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, dan perdagangan karbon.
***
