Rakornas Penegakan Hukum Kehutanan menjadi momentum penguatan komitmen nasional dalam menertibkan kawasan hutan Indonesia serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang menegaskan pentingnya perbaikan forest governance secara menyeluruh dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasannya, Rakornas merumuskan berbagai langkah strategis, meliputi penguatan regulasi pengelolaan dan perlindungan hutan, peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, serta penguatan kelembagaan Balai Penegakan Hukum Kehutanan di tingkat provinsi.
Forum ini juga menekankan optimalisasi peran Polisi Kehutanan, Manggala Agni, dan SPORC dalam pencegahan serta penindakan praktik ilegal seperti illegal logging, illegal mining, perambahan, dan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, dibahas pula penguatan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, deteksi dini ancaman, serta antisipasi potensi El Niño 2026–2027.
Wakil Ketua Umum APHI Bidang Hukum, Humas, dan Kerja Sama, Erwansyah, menegaskan bahwa APHI sebagai mitra strategis pemerintah siap mendukung hasil Rakornas melalui peningkatan kepatuhan anggota terhadap regulasi serta penguatan tata kelola usaha kehutanan berkelanjutan.
“APHI mendukung penuh penguatan forest governance nasional. Kepastian hukum dan penegakan aturan yang konsisten akan menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjaga kelestarian hutan Indonesia,” ujar Erwansyah.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan ke depan. Menurutnya, kolaborasi antara pelaku usaha kehutanan dengan pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta pemerintah daerah perlu terus diperkuat, khususnya dalam pencegahan karhutla dan perlindungan kawasan hutan.
Erwansyah menyampaikan bahwa APHI percaya pendekatan berbasis rule of law yang tegas dan adil akan memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang.
APHI juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan pengusahaan hutan sebagai bagian dari kontribusi ekonomi nasional, dengan tetap memastikan prinsip kelestarian dan keberlanjutan sebagai fondasi utama pengelolaan hutan Indonesia.
***
