Pengelolaan tata air berdasarkan kesatuan hidrologis gambut menjadi landasan penting untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterhubungan aliran air lintas desa dan konsesi menuntut koordinasi pengelolaan, perlindungan kubah gambut, serta pemantauan kondisi lahan agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum gambut mengering dan rentan terbakar.
Pakar gambut Universitas Riau Prof. Dr. Haris Gunawan mendorong pengelolaan air berdasarkan kesatuan hidrologis gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, termasuk melalui koordinasi lintas desa dan konsesi di Sumatera Selatan.
“Intervensi air harus mengikuti sistem hidrologis, bukan sekadar administrasi,” kata Haris dalam materi pembahas Webinar Nasional “Selamatkan Gambut Kita”, Kamis (29/10/2026).
Menurut Haris, jaringan kanal dan aliran air saling terhubung sehingga drainase di satu wilayah dapat menguras cadangan air serta memindahkan risiko ke desa atau konsesi lain. Perlindungan kubah gambut dan pembasahan kembali perlu dirancang sebagai satu sistem.
Ia mengusulkan agar wilayah Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin diprioritaskan sebagai satu koridor mitigasi. Penanganannya perlu menghubungkan pengelolaan air, kesiapsiagaan, serta evaluasi setelah kebakaran.
Haris juga menekankan perlunya menggabungkan prakiraan hujan, tinggi muka air tanah, kelembapan gambut, titik panas, arah angin, dan kualitas udara sebagai dasar tindakan dini. Pemadaman ditempatkan sebagai pertahanan terakhir ketika upaya pencegahan belum berhasil.
“Satu kebijakan nasional tidak boleh menjadi satu resep teknis,” tegas Haris, yang menekankan pentingnya penanganan sesuai karakteristik hidrologis setempat.
Budi S. Wignyosukarto dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa pengelolaan lahan rawa perlu memperhitungkan fungsi air dalam menentukan kondisi tanah dan keberlanjutan pemanfaatan lahan.
“Air bukan sekadar komponen yang harus dibuang dari lahan rawa, tetapi merupakan media pengendali proses fisik, kimia, biologis, dan sosial-ekonomi yang menentukan keberhasilan pengembangan,” jelas Budi dalam materi “Pengelolaan Lahan dan Air”.
Budi menjelaskan kapasitas saluran yang terlalu besar dapat menurunkan muka air tanah secara berlebihan, mempercepat oksidasi gambut, dan meningkatkan kehilangan air. Karena itu, sistem drainase perlu dirancang sesuai kebutuhan lahan, disertai pengaturan serta penyimpanan air.
Pendekatan tersebut memerlukan pemetaan batas hidrologis alami, penetapan zona konservasi dan pemanfaatan, serta kriteria pengelolaan air untuk masing-masing zona. Pemantauan penurunan permukaan tanah dan perubahan kemampuan drainase juga diperlukan untuk menilai keberlanjutan penggunaan lahan.
Sementara itu, Prof. Dr. Momon Sodik Imanudin dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya menyoroti peran informasi geospasial dalam mempercepat pengambilan keputusan pencegahan dan penanganan karhutla.
“Menggabungkan data titik panas, kondisi cuaca, tingkat kelembaban, serta kualitas udara guna mempercepat pengambilan keputusan taktis,” jelas Momon dalam materi “Upaya Penataan Lahan dan Hidrologi Gambut Menuju Percepatan Restorasi Ekosistem Gambut”.
Momon memaparkan citra satelit, data elevasi, tutupan lahan, dan riwayat kebakaran dapat digunakan untuk memetakan wilayah rawan. Analisis arah angin dan sebaran asap melengkapi informasi tersebut untuk membantu menentukan prioritas patroli, pemadaman, maupun pembangunan sekat kanal di tingkat tapak.
Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menerapkan pengelolaan air sesuai karakteristik setiap kesatuan hidrologis gambut. Pemantauan muka air tanah, kelembapan gambut, cuaca, dan titik panas secara terpadu diharapkan dapat mempercepat tindakan pencegahan, sementara evaluasi berkala menjadi dasar untuk memperbaiki pengelolaan dan mengurangi risiko kebakaran berulang (**).
