Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia meningkat menjadi 559 titik berdasarkan pemantauan Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Minggu (27/9/2026) pukul 21.10 WIB. Angka tersebut bertambah 228 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 331 titik.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama karena mencatat lonjakan hotspot paling signifikan di antara enam provinsi prioritas. Jumlah hotspot high confidence di provinsi tersebut naik dari 30 menjadi 134 titik dalam satu hari.
Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 204 hotspot high confidence, meningkat dari 111 titik pada pemantauan sebelumnya. Selain Kalimantan Tengah, kenaikan juga terjadi di Kalimantan Barat dan Jambi, sementara Sumatera Selatan serta Kalimantan Selatan justru mengalami penurunan.
Rinciannya, Sumatera Selatan mencatat 29 hotspot, turun dari 38 titik. Kalimantan Selatan turun dari 40 menjadi 25 titik. Kalimantan Barat meningkat dari dua menjadi 11 titik, sedangkan Jambi naik dari satu menjadi lima titik. Riau tetap mencatat nihil hotspot high confidence.
Kementerian Kehutanan langsung memperkuat pengendalian di wilayah dengan peningkatan hotspot, terutama Kalimantan Tengah. Tim di lapangan menjalankan patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman, pembasahan lahan, mopping up, dan pendinginan untuk mencegah api meluas maupun kembali menyala.
Namun, pemerintah mengingatkan bahwa jumlah hotspot tidak dapat digunakan secara langsung untuk menggambarkan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang dideteksi satelit, sehingga satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik deteksi.
Kementerian Kehutanan menggunakan data satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 untuk memantau indikasi tersebut. Setiap titik yang terdeteksi tetap membutuhkan verifikasi di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Untuk memperkuat penanganan, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara dalam operasi pengendalian karhutla secara nasional. Sebanyak 17 unit menjalankan patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sementara 44 unit lainnya disiapkan untuk operasi water bombing.
Dari jumlah tersebut, 55 armada mendukung operasi di enam provinsi prioritas. Enam armada water bombing lainnya ditempatkan untuk membantu penanganan di wilayah terdampak lainnya sesuai kebutuhan operasi.
Operasi udara berjalan bersamaan dengan pengerahan personel di darat. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait dalam melakukan pemantauan hingga pemadaman.
Pemerintah juga melanjutkan OMC untuk membantu membasahi wilayah yang memiliki potensi karhutla, khususnya kawasan gambut. Berdasarkan catatan BMKG, pelaksanaan OMC untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla berlangsung di Kalimantan Tengah pada 22–27 September 2026 dan di Kalimantan Selatan pada 22–26 September 2026.
Upaya pembasahan menjadi penting karena kebakaran di lahan gambut dapat menyisakan bara di bawah permukaan. Kondisi tersebut membuat api berpotensi kembali muncul meskipun permukaan lahan terlihat telah padam.
Di sisi lain, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah perlu tetap mendapat perhatian. Pemantauan PM2,5 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang, tetapi beberapa wilayah di Kalimantan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Jarak pandang juga dapat berubah mengikuti konsentrasi partikulat, asap, arah angin, dan kondisi cuaca. BMKG, misalnya, memperkirakan wilayah Pontianak pada 27–28 September berpotensi mengalami udara kabur dan hujan ringan dengan jarak pandang sekitar dua kilometer.
Hujan yang turun di sejumlah wilayah dapat membantu proses pembasahan lahan, tetapi pemerintah tetap mempertahankan kewaspadaan. Pada Minggu (27/9), BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Selain berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat, karhutla juga berpotensi mengganggu habitat satwa liar. Kementerian Kehutanan meminta masyarakat yang menemukan satwa keluar dari habitat atau berada di sekitar kawasan terdampak kebakaran untuk tidak melakukan penangkapan maupun evakuasi secara mandiri.
Masyarakat diminta menjaga jarak, mencatat lokasi serta kondisi satwa jika memungkinkan, kemudian melaporkannya kepada Balai KSDA atau petugas kehutanan terdekat agar penanganan dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak asap untuk mengikuti informasi kualitas udara dari pemerintah. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar, terutama kelompok yang lebih rentan terhadap paparan asap.
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap kemunculan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran perlu segera dilaporkan agar petugas dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan sedini mungkin.
***
