Organisasi Kayu Tropis Internasional (International Tropical Timber Organization/ITTO) menegaskan pentingnya penguatan pembiayaan kehutanan untuk mempercepat dampak nyata bagi perlindungan hutan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia-Pasifik. Komitmen tersebut disampaikan dalam Asia-Pacific Regional Workshop on Forest Financing yang digelar di Bangkok, Thailand, pada 20–23 Januari 2026.
Lokakarya regional ini mempertemukan perwakilan pemerintah negara-negara Asia-Pasifik, lembaga keuangan internasional, organisasi pembangunan, sektor swasta, serta mitra multilateral untuk membahas tantangan dan peluang dalam memobilisasi pendanaan kehutanan yang efektif dan berkelanjutan. Forum ini diselenggarakan oleh United Nations Forum on Forests (UNFF) dengan dukungan ITTO.
Direktur Eksekutif ITTO, Sheam Satkuru, menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan masih menjadi hambatan utama dalam upaya pengelolaan hutan berkelanjutan. Ia menilai aliran dana untuk sektor kehutanan masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan global dalam menghadapi perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan kemiskinan di wilayah hutan.
“Pembiayaan kehutanan harus bekerja untuk manusia, alam, dan iklim secara bersamaan. Saat ini, pendanaan untuk hutan masih sangat terbatas dan terfragmentasi, padahal hutan memiliki peran kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan ekonomi,” ujar Sheam Satkuru.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi pendanaan internasional, di mana sebagian besar dana iklim masih mengalir ke sektor energi dan infrastruktur, sementara sektor kehutanan dan bentang alam terdegradasi belum memperoleh perhatian yang setara. Menurutnya, pola pembiayaan yang terfragmentasi justru menghambat kolaborasi dan efisiensi di tingkat tapak.
Dalam lokakarya tersebut, ITTO memaparkan berbagai contoh proyek yang menunjukkan bagaimana pembiayaan kehutanan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Di Indonesia, salah satu proyek ITTO memperkuat perencanaan pengelolaan hutan untuk mendukung pemanenan kayu yang legal dan berkelanjutan. Proyek ini membantu masyarakat memperoleh akses ke pasar bernilai lebih tinggi serta meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.
ITTO juga menyoroti proyek di Kamboja yang memanfaatkan skema pembiayaan mikro untuk mendukung perlindungan hutan alam. Skema ini memungkinkan masyarakat desa menerima pembayaran berbasis kinerja atas upaya pemantauan dan perlindungan hutan, sehingga menciptakan insentif ekonomi langsung bagi konservasi.
Selain itu, ITTO mempresentasikan inisiatif di Uganda yang berfokus pada peningkatan akses pembiayaan bagi produsen kayu skala kecil. Melalui penguatan kapasitas, peningkatan pengolahan primer, dan pengembangan mekanisme pembiayaan yang inklusif, proyek ini membantu petani kecil keluar dari siklus panen jangka pendek dan membangun usaha kehutanan yang lebih berkelanjutan.
Para peserta lokakarya juga membahas peran penting pembiayaan publik sebagai katalis untuk menarik investasi swasta. ITTO menekankan bahwa dana publik dan internasional harus digunakan secara strategis untuk menurunkan risiko investasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan membuka peluang pembiayaan jangka panjang bagi pengelolaan hutan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu fokus utama diskusi. ITTO mendorong penguatan kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNFF, Program Lingkungan PBB (UNEP), Bank Dunia, serta lembaga keuangan pembangunan regional guna menyelaraskan kebijakan, instrumen pembiayaan, dan target pembangunan berkelanjutan.
“Investasi kehutanan yang relatif kecil dapat menghasilkan dampak besar jika dirancang dengan tepat dan dijalankan melalui kemitraan yang kuat. Kita membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis bentang alam, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan,” kata Sheam Satkuru.
Melalui forum ini, ITTO menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi pembiayaan kehutanan di kawasan Asia-Pasifik, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama sekaligus memastikan hutan dikelola secara lestari untuk generasi mendatang.
***
