Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari pelaksanaan kegiatan REDD+ periode tahun 2018-2020 sebesar kurang lebih 577 juta ton setara karbondioksida (CO2e).
Hal itu diungkapkan Menteri Siti saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin di Jakarta, Senin, 13 Maret 2023.
Sebagai gambaran, pada periode 2016-2017 Indonesia berhasil menurunkan emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebesar 11,2 juta ton CO2e. Norwegia kemudian memberi kontribusi dalam kerangka result based payment (RBP) sebesar 56 juta dolar AS.
Dalam pertemuan turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laskmi Dhewanthi, dan Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Djoko Hendratto.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas persiapan pertemuan bilateral antara Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary of Norway’s Foreign Affairs Ministry) Erling Rimestad, yang diagendakan berlangsung 14 Maret 2023.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Siti menyampaikan berbagai hal, diantaranya perkembangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia, maupun Contribution Agreement (CA) mengenai kontribusi berbasis hasil (RBP) untuk pengurangan emisi.
Kedua belah pihak menilai kerangka kebijakan dan peraturan Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang didukung lebih lanjut oleh kontribusi Norwegia, telah memberikan hasil yang mengesankan.
Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan bahwa Laporan Dua-tahunan ketiga Indonesia atau Indonesia’s 3rd BUR (Biennial Update Report) di November 2022, mencatat capaian kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia dari pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+ periode tahun 2018-2020 sebesar kurang lebih 577 juta ton CO2e.
Analisa teknis oleh UNFCCC atas laporan tersebut menyatakan bahwa data informasi dan metodologi pengukuran capaian kinerja REDD+ Indonesia adalah transparan, konsisten, lengkap, akurat, dan komprehensif.
“Angka kinerja ini bukan angka estimasi Pemerintah Indonesia sendiri, melainkan angka yang telah diverifikasi oleh UNFCCC pada November 2022,” ujar Menteri Siti.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Rut Kruger menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Indonesia tersebut. Dia menyatakan bahwa Pemerintah Norwegia mengapresiasi pola kerja teknis Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Untuk selanjutnya, kedua belah pihak sepakat membentuk Joint Working Group untuk membahas lebih lanjut hal tersebut. ***
