Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup agar tetap bisa berperan menyangga kehidupan manusia.
Transformasi kebijakan pengelolaan hutan selalu dinamis sejak tahun 1967 sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap bisa berperan menyangga kehidupan manusia.
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) Drasospolino mengatakan ada pengelolaan hutan yang dulu hanya beorientasi pada kayu, kini sudah bertransformasi menuju multi usaha kehutanan.
Menurut Drasospolino, dengan multi usaha pemegang izin bisa memanfaatkan berbagai potensi hutan termausk kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
Drasospolino mengatakan implementasi multiusaha kehutanan juga bisa mendukung Indonesia FOLU Net 2030, sebuah komitmen untuk mencapai kondisi dimana penyerapan gas rumah kaca sudah seimbang atau lebih tinggi dibandingkan emisinya di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU).
Drasospolino menjelaskan Indonesia FOLU Net Sink dilakukan berdasarkan beberapa pijakan termasuk tata kelola lingkungan hidup.
“Pijakan-pijakan dasar utamanya dalam menerapkan implementasi Indonesia FoLU Net Sink 2030 adalah forest management (manajemen kehutanan) kemudian environmental governance (tata kelola lingkungan) dan carbon governance (tata kelola karbon),” ujar Drasospolino dalam diskusi Indonesia Climate Change Expo and Forum 2022 di Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta, Seni 6 Juni 2022.
Dia mengatakan terdapat beberapa ruang lingkup dalam rencana FoLU Net Sink 2030 termasuk pengurangan laju deforestasi dan degradasi lahan mineral, gambut dan mangrove, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi mangrove, restorasi gambut, konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial serta pengawasan dan penegakan hukum.
Menurutnya, semua sektor dalam KLHK mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mencapai target di mana serapan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor FoLU akan lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan.
Lewat implementasi Rencana Operasional Indonesia FoLU Net Sink 2030 ingin dicapai nilai serapan sebesar 140 juta ton karbon ekuivalen pada 2030. Dengan serapan tersebut diharapkan dapat mencapai target penurunan emisi GRK Indonesia yaitu 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
“Ini untuk mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global dengan dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR,” kata Drasospolino.***
