Sebanyak 51 perusahaan memperoleh penghargaan Proper Emas Tahun 2022 dari 3.200 perusahaan yang dinilai. Terdapat peningkatan untuk jumlah dan peringkat perusahaan peserta yang terlibat pada penilaian PROPER tahun ini.
Penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) kepada 51 perusahaan berperingkat PROPER Emas diberikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.
Dengan pemberian penghargaan ini Wapres Maruf Amin berharap, agar semakin banyak perusahaan yang menjadi “Agen Perubahan”, utamanya dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk ikut menjaga lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan.
“Keberhasilan Program Anugerah PROPER kiranya dapat diikuti dengan program-program lain yang terus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik dunia usaha, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah pusat dan daerah, maupun pemangku kepentingan yang lebih luas,” jelasnya.
Wapres juga menyampaikan bahwa penanganan perubahan iklim di Indonesia harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. Indonesia pun memiliki komitmen yang tinggi di bidang lingkungan dan memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim, diantaranya melalui 3 sektor.
“Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contributions menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030,” tegas Wapres.
Peningkatan target tersebut, lanjut Wapres, didasarkan pada beragam kebijakan nasional terkait perubahan iklim, seperti penerapan pajak karbon, upaya mencapai FOLU Net Sink 2030, mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Untuk itu, Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai target tersebut.
“Dukungan multipihak dan multisektor dalam paradigma kolaborasi dan kerja sama, termasuk dari dunia usaha, sangat diperlukan untuk memenuhi target yang telah kita tetapkan,” tutur Wapres.
“Partisipasi aktif dunia usaha dalam aksi-aksi nyata mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan berkelanjutan, sangat dinantikan,” imbuhnya.
Kedua, papar Wapres, pemerintah terus memotivasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemberian penghargaan PROPER. Dari tahun ke tahun, Wapres melihat terdapat peningkatan baik dalam jumlah maupun peringkat. Artinya, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
“Saya harap perusahaan level hijau dan emas persentasenya akan lebih banyak lagi,” pinta Wapres.
Sementara bagi perusahaan yang masih berada di level hitam dan merah, Wapres menekankan agar seluruhnya dapat mengejar ketertinggalan dengan merujuk pada praktik-praktik terbaik untuk memenuhi standar lingkungan.
Ketiga, Wapres menyampaikan bahwa telah terjadi penghematan untuk upaya efisiensi pengelolaan lingkungan yang mencapai Rp126 triliun, atau naik 23 persen dari tahun 2021. Termasuk digulirkannya dana sebesar Rp1,89 triliun untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.
“Saya berharap upaya pemberdayaan masyarakat yang Bapak/Ibu lakukan merupakan program berkesinambungan, sehingga dana-dana yang digulirkan akan terus mendorong tumbuhnya wirausaha dan mendukung masyarakat semakin berdaya,” pungkas Wapres.
Jumlah peserta Program PROPER tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, yaitu sebanyak 607 perusahaan peserta baru. Peningkatan ini sebesar 23% dari tahun 2021 yaitu meningkat dari 2.593 perusahaan menjadi 3.200 perusahaan di tahun 2022. Ke 3.200 perusahaan tersebut terdiri dari 1.180 Agroindustri, 1.356 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 664 Pertambangan Energi Migas.
Menteri LHK menetapkan peringkat kinerja perusahaan PROPER periode 2021 2022 sebanyak 51 perusahaan berperingkat EMAS, 170 perusahaan berperingkat HIJAU, 2.031 perusahaan berperingkat BIRU, 887 perusahaan berperingkat MERAH, 2 perusahaan berperingkat HITAM, 59 perusahaan dikenakan penegakan hukum/tidak beroperasi/ditangguhkan.
Penilaian PROPER, terang Menteri Siti dilakukan oleh Dewan Pertimbangan PROPER yang impartial, independen, beranggotakan dari unsur akademisi, dan tokoh masyarakat dengan variabel penilaian yang berkembang dari tahun ke tahun yang disusun secara konseptual.
***
