Implementasi result based payment diyakini bisa mendukung tercapainya target untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare di tahun 2024.
Upaya untuk mencapai target rehabilitasi mangrove juga diperkuat dengan adanya semangat kolaborasi dari semua elemen masyarakat.
Hal itu dinyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya disela workshop bertema “Peran Insan Pers Dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan” di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.
Berdasarkan peta Mangrove Nasiobal 2021, Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas 3.364.080 hektare. Rinciannya 2.661.281 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 702.799 hektare di luar kawasan hutan.
Sebagian dari ekosistem tersebut mengalami degradasi akibat konversi lahan, pembalakan liar, pencemaran dan perluasan tambak serta budi daya yang tidak berkelanjutan.
Untuk itu Badan Restorasi Gambut dan mangrove (BRGM) ditugaskan melakukan rehabilitasi di sembilan provinsi prioritas dengan target 600.000 hektare
Menteri Siti Nurbaya mengatakan, usaha pencapaian rehabilitasi mangrove perlu dilihat lewat kebijakan majemuk yang mencakup berbagai aspek termasuk pembayaran berdasarkan hasil (result based payment/RBP) terkait karbon.
“Memang melihatnya kita harus dari segala aspek. Dari kebijakan tentang karbon, kebijakan tentang kewajiban rehabilitasi dari para pemegang izin tambang,” kata Menteri Siti.
Menteri LHK optimistis untuk mencapai target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare pada 2024 karena terdapat ruang-ruang potensial untuk memacu penanaman dan pemeliharaan mangrove dengan sistem RBP.
Artinya, jelas Siti, kalau dipelihara dengan baik dan bernilai karbon maka masyarakat yang melakukan penanaman, kebijakan pemerintah daerah yang baik dan pelaku swasta bisa mendapatkan nilai jasa untuk memenuhi target karbon nasional.
“Ruangnya besar, tinggal memang memperluas dan mempercepat gerakannya. Saya kira Indonesia yang dibutuhkan itu, dan sebetulnya kita punya modal nilai-nilai gotong royong,” ujar Siti.
Dia menyebut juga peran generasi muda yang cukup besar dalam mencapai target rehabilitasi mangrove.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan pihaknya menjalankan empat strategi untuk pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Salah satunya dengan memanfaatkan kegiatan rehabilitasi sebagai bagian upaya menyejahterakan masyarakat sekitar.
“Untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove tersebut BRGM ada empat strategi yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Yang pertama rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hartono.
Hartono menjelaskan sejak awal rencana percepatan rehabilitasi mangrove oleh BRGM, yang ditargetkan dilakukan di lahan seluas sekitar 600.000 hektare.
Upaya itu akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan. Pemanfaatan dapat dilakukan baik secara langsung dengan pengolahan buah atau melalui kegiatan ekowisata.
Strategi kedua adalah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain di sekitar ekosistem mangrove demi mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan.
Pengelolaan mangrove juga akan dilakukan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, sebagai strategi ketiga. Hal itu mengingat ekosistem tersebut dapat menyimpan karbon hingga tiga sampai lima kali lipat lebih besar dari pada tanah mineral.
Hal itu terkait juga dengan target penyerapan bersih atau net sink karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and other Land Use/FoLU) pada 2030.
Strategi keempat adalah menggunakan berbagai skema pembiayaan. Selain APBN atau APBD terdapat potensi pendanaan dengan hibah atau pinjaman, investasi, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) untuk pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta CSR.
Hartono mengungkapkan, pada 2021, pihaknya telah melakukan penanaman di lahan 34.911 hektare dari target 33.000 hektare. ***
