Pemerintah Indonesia menegaskan langkah konkret dalam upaya penyelamatan Gajah Sumatera melalui penguatan pengelolaan koridor di 22 lanskap utama.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan dalam konferensi pers di Jakarta, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Aceh, pada Kamis (7/8/2025).
Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta konservasi satwa terancam punah menjadi prioritas nasional. Pemerintah bersama Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), WWF Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal akan memperbaiki habitat, mengurangi konflik manusia-gajah, dan melibatkan warga sekitar kawasan konservasi.
Menurut Menteri Kehutanan, saat ini terdapat sekitar 1.100 individu Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang tersebar di koridor hutan Sumatera.
Pemerintah akan menerapkan pendekatan ilmiah berbasis data lapangan untuk memastikan efektivitas konservasi. “Kita akan bekerja sama dengan FKGI dengan scientific-based yang realistis untuk dikerjakan di lapangan,” tegasnya.
Sebagai tahap awal, Program PECI Aceh dikembangkan di kawasan konsesi PT THL di Takengon, Aceh Tengah, yang mencakup dua blok seluas total 35.000 hektare dan menjadi habitat sekitar 67 ekor gajah liar.
Aktivitas yang dilakukan antara lain pemantauan populasi dengan teknologi geospasial, penanaman pakan alami, pembangunan sumber mineral (salt licks), penyediaan kubangan air, serta pemberdayaan masyarakat di 12 desa penyangga melalui skema agroforestri berkelanjutan.
Direktur Eksekutif WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, mengungkapkan tantangan utama konservasi ialah meningkatnya konflik akibat perubahan fungsi lahan. Ia menjelaskan rekayasa habitat menjadi langkah penting agar gajah tetap bertahan di area inti.
Menteri Kehutanan memastikan model PECI Aceh akan menjadi proyek percontohan untuk dikembangkan di lanskap lain. Ia menyebut keberhasilan upaya ini bukan hanya menyelamatkan spesies langka, tetapi juga menjaga martabat bangsa Indonesia. ***
