Suhu politik mulai hangat jelang Pemilu tahun depan. Hal ini dikhawatirkan bisa berdampak pada kejadikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta para pejabat, khususnya di daerah, tetap mengawasi potensi terjadinya karhutla di daerahnya masing-masing meski memasuki tahun politik.
pasalnya, ketika sudah masuk ke tahun politik, Mahfud menyebut biasanya pejabat lalai karena melakukan kerja-kerja politik.
“Dulu ada gurauan gitu, kalau sudah jelang tahun politik biasanya orang lalai. Banyak yang kerja politik dan macam-macam, sehingga tidak waspada,” ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu 25 Januari 2023.
Dia menekankan Indonesia harus mempertahankan prestasi dalam menekan angka karhutla. Dengan menurunnya jumlah kebakaran hutan, maka Indonesia jadi sepi dari sorotan Internasional. Apalagi asap kebakaran hutan kerap mengganggu negara di sekitar.
“Prestasi nasional kita yang selama beberapa tahun terakhir itu sudah sepi dari gugatan-gugatan dan protes dunia internasional. Karena kita berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak mengganggu warga negara lain, tidak mengganggu wilayah negara lain,” tutur dia.
Mahfud meminta kepada Forkopimda agar melapor ke BNPB jika terjadi sesuatu. Selain itu, Mahfud turut mengingatkan perusahaan agar ikut bersama-sama menjaga hutan dan lahan. “Kepada perusahaan-perusahaan yang juga berkaitan dengan pengelolaan hutan itu supaya tetap dalam posisi seperti belakangan ini, yaitu ikut menjaga bersama,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, jika terjadi karhutla, maka yang akan merugi adalah perusahaan itu pula. Masyarakat sekitar pun pasti ikut terdampak kerugian dari karhutla yang terjadi.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya memberi peringatan kepada perusahaan swasta jika menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
“Kalau kebakaran hutan akibat swasta kayaknya enggak ada ampun, sebab begitu ada hotspot saja mereka sudah langsung kami beri warning dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi, kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena,” ujarnya.
KLHK mengklaim data luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan menurun pada tahun lalu.
Angka penurunan itu terjadi sebanyak 43 persen bila dibandingkan area yang terbakar pada tahun 2021.
Berdasarkan data KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 204.896 hektare pada tahun 2022, 358.864 hektare pada 2021, 296.942 hektare pada 2020, dan 1,64 juta hektare pada 2019. ***
