Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan memperluas akses pendanaan bagi masyarakat adat dalam forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang digelar Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior pada 15 November 2025. Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, mewakili Pemerintah Indonesia dalam diskusi tersebut.
Forum ini diawali pemutaran film dokumenter Juruá – Memories of a River yang menampilkan perjuangan masyarakat Sungai Juruá, Brasil, dalam melindungi hutan dan identitas budaya mereka.
Diskusi panel menghadirkan perwakilan masyarakat adat, legislator, dan ahli lingkungan dari berbagai negara, termasuk delegasi dari Papua, Brasil, Jerman, Republik Demokratik Kongo, serta Dewan Pendanaan Podáali. Acara dihadiri pula oleh tokoh adat Amazon, Chief Raoni, dan dibuka oleh Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali.
Dalam diskusi, Silverius menegaskan bahwa Indonesia menargetkan percepatan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun mendatang. Target tersebut sebelumnya ditegaskan kembali oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pada Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.
Silverius menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat sejak Maret 2025. Gugus tugas tersebut melibatkan unsur NGO, akademisi, komunitas adat, dan pemerintah, dengan komposisi yang disusun inklusif serta memperhatikan keseimbangan gender dan representasi wilayah.
Task force bertugas memastikan penyelesaian target 1,4 juta hektare melalui proses yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat adat pasca-pengakuan hutan adat. Pemerintah menyiapkan dua skema pendanaan: hibah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas masyarakat, serta pembiayaan perbankan dengan bunga rendah dan masa tenggang lebih panjang bagi komunitas yang siap secara kelembagaan.
Selain itu, pemerintah memperluas akses pasar bagi produk komunitas adat melalui implementasi kerja sama antara Menteri Kehutanan dan KADIN Indonesia.
Pada sesi penutup, Silverius menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF).
Ia menekankan bahwa negara-negara hutan tropis perlu bergerak bersama untuk memperkuat perlindungan hutan dan memastikan masyarakat adat memperoleh manfaat langsung dari skema pendanaan iklim.
“Indonesia siap berjalan seiring dengan Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global menjadi kunci,” ujar Silverius.
***
