Indonesia memiliki hak pemanfaatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), baik pemanfaatan ekonomi di permukaan laut seperti pelayaran, pemanfaatan sumber daya di dalam air seperti perikanan, pemanfaatan sumber daya di dasar laut seperti mineral logam nodul mangan (Fe-Hidroksida, Mn-Hidroksida), serta pemanfaatan sumber daya di bawah dasar lautnya seperti mineral, minyak dan gasbumi.
Tidak ada pilihan lain selain Indonesia harus menggelar kegiatan riset dan eksplorasi samudera, sekaligus mengembangkan beragam tekonologi mutakhir untuk bisa memanfaatkan secara lestari sumber daya di ZEEI tersebut.
Itulah kesimpulan diskusi Center for Technology and Innovation Studies (CTIS), Rabu, 5 Juni 2024, yang mengambil tema ”Riset Samudera Untuk Mendukung Pemanfaatan ZEEI Indonesia”.
Berbicara pada diskusi tersebut Dr Zainal Arifin, Ahli Oseanografi Senior BRIN, dengan moderator Dr Idwan Soehardi, Ketua Komisi Teknologi Kebencanaan dan Mantan Deputi Menteri Ristek.
Zainal Arifin menggambarkan luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, terdiri 2,8 juta kilometer persegi laut teritorial dan 3,1 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional, United Nations Convention on Law of the Seas 1982 (UNCLOS’82).
Sesuai UNCLOS’82, Indonesia berhak memancangkan sang merah putih, dan berdaulat, di laut teritorial Indonesia yang luasnya mencapai 2,8 juta kilometer persegi. Kapal asing hanya boleh lewat di tiga jalur Internasional berarah Utara – Selatan, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), yang melewati perairan Kepulauan Riau dan Selat Sunda, lalu ada ALKI II, yang melewati Selat Makasar – Selat Lombok, dan ALKI III, yang melewati Laut Banda – Selat Ombai – Selat Wetar. Di luar itu berarti memasuki wilayah laut teritoral Indonesia dan harus mendapatkan ijin.
Sedang di ZEEI, sejauh 200 mil dari garis pantai terluar pulau, Indonesia memiliki hak pemanfaatan ekonomi, baik di atas air, di dalam air, di dasar laut dan di bawah dasar laut. Di sinilah riset samudera harus dilakukan guna mendapatkan data potensi sumberdaya laut Indonesia di ZEEI, sekaligus memenuhi salah satu syarat UNCLOS’82 lainnya yang menyatakan bahwa apabila dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa sedimentasi di ZEEI menyambung hingga ke landas kontinen maka ZEEI Indonesia bisa menjorok hingga 350 mil dari garis pantai tadi. Ini telah dibuktikan dengan adanya tambahan landas kontinen Indonesia di sebelah pantai Barat Aceh, seluas Pulau Madura.
Pembuktian melalui riset samudera di ZEEI perlu terus dilaksanakan guna menetapkan luas landas kontinen Indonesia hingga mencapai 350 mil dari garis pantai, dan diakui PBB.
Zainal Arifin menegaskan bahwa sejak berdatangannya kapal-kapal riset Baruna Jaya, pada awal dekade 1990-an, yang dioperasikan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), riset kelautan di Indonesia berlangsung sangat gencar hingga ke wilayah ZEEI.
Program besar Marine Resources Evaluation and Planning (MREP) dilaksanakan. Juga pengkajian stok ikan di wilayah wilayah penangkapan ikan Indonesia dilaksanakan rutin setiap tahun, sekaligus upaya menemukan jenis-jenis ikan dan udang spesies baru di wilayah ZEEI.
Survey sesimik, magnetometer dan gaya berat juga dilaksanakan oleh Kapal Baruna Jaya III untuk eksplorasi mineral dan migas. Kapal Riset ini juga dipakai untuk survey jalur kabel laut, serta terlibat langsung pada pencaharian black box pesawat Air Asia dan Lion Air yang jatuh ke laut karena kecelakaan.
Kerja sama Internasional berhasil memunculkan fenomena ilmiah Arus Lintas Indonesia (Arlindo), atau Indonesian Through-Flow (ITF), yang menegaskan bahwa secara ilmiah arus laut bergerak dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia melewati Selat-Selat Kepulauan Nusantara. Dengan memasang pelampung mooring bouys di selat-selat Indonesia tadi, dapat dihitung volume massa air yang bergerak dari Samudera Pasifik ke Samudera, sekaligus deteksi arah dan kecepatan arus laut. Melalui pantauan pola arus tadi dapat di prediksi kehadiran variabilitas iklim El Nino dan La Nina di wilayah perairan Indonesia, hingga 24 bulan ke depan.
Seperti diketahui, El Nino berdampak pada kemarau panjang, gagal panen, meningkatnya penyakit demam berdarah, kebakaran hutan dan lahan, namun juga terjadi perubahan pola pergerakan ikan-ikan migrasi serta pergeseran lokasi khlorofil yang merupakan daerah laut yang subur dan kaya ikan.
Merujuk pada pentingnya potensi sumberdaya dan posisi samudera Dunia, khususnya di wilayah Nusantara ini, maka International Oceanographic Commission (IOC), bagian dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencanangkan UN Decade of Ocean Science 2021-2030. Di situ di susun target target Ocean We Want, antara lain: A Clean Ocean, A Healthy & Ressilience Ocean, A Productive Ocean, A Predicted Ocean dan A Safe Ocean. Ini semua sesuai dengan Goal 14 Sustainable Development Goal (SDG) 2030 yaitu : Conserving and sustainably using ocean, seas and marine resources.
Merujuk pada program IOC-UNESCO, maka pada 26 September 2017 para ilmuwan kelautan Indonesia yang datang dari berbagai Kementerian, Lembaga dan Universitas membentuk Konsorsium Riset Samudera dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Konsorsium ini bertugas menyusun Peta Jalan Riset Samudera, membangun Pusat Data Kelautan Indonesia dan melaksanakan riset samudera secara sinergis, sistematis dan effisien. Program Konsorsium Riset Samudera ini sudah masuk pula kedalam Perpres No.34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024.
Zainal Arifin menutup pemaparanya dengan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk riset samudera perlu terus diperkuat, utamanya untuk mendukung kebijakan kelautan Indonesia, menerapkan teknologi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, menerapkan teknologi deteksi migrasi sumberdaya laut hingga menerapkan teknologi Artificial Intelligence. ***
