Pemerintah Indonesia memaparkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang di Paviliun Indonesia pada COP31. Rencana ini mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Penyusunannya dipimpin oleh Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan bahwa 57 taman nasional di Indonesia menjadi habitat bagi berbagai spesies yang terancam punah. Menurut Hashim, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, menjaga kawasan tersebut adalah tanggung jawab kepada generasi mendatang.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” kata Hashim.
Di COP31, Satgas menghimpun masukan internasional atas draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Konsultasi ini melanjutkan pembahasan pada 2 November 2026 yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan ahli konservasi. Draf itu mengusulkan pembentukan wadah investasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana konservasi dari berbagai sumber.
Dalam sesi panel, Satgas membahas beberapa opsi pembiayaan, antara lain kredit keanekaragaman hayati, Project Finance for Permanence (PFP), dan skema berbasis hasil seperti Rhino Bond.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan Kementerian Kehutanan berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional. Pengembangan tersebut diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang menghubungkan pendanaan yang andal, kelembagaan yang kuat, pengelolaan lapangan yang efektif, dan hasil konservasi terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Ia menjelaskan, kementerian memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan sumber daya manusia serta kapasitas pengelolaan, dan pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional. Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, dengan pelaksanaan mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Promosi satgas di COP31 merupakan puncak rangkaian diplomasi dan uji pasar strategis yang sebelumnya dilakukan Indonesia, mulai dari pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House, pembentukan Satgas Nasional, hingga dialog investor dalam London Climate Action Week. Melalui satgas tersebut, pemerintah melakukan konsultasi publik internasional atas White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia yang memuat peta jalan strategis pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle.
Konsultasi nasional telah dilakukan pada 2 November 2026 dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (NGO), organisasi masyarakat sipil (CSO), pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi yang memberikan masukan bagi penyusunan dokumen tersebut. Wadah investasi itu dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber. Instrumen tersebut juga akan memperkuat insentif bagi kemandirian pendapatan di tingkat tapak taman nasional melalui ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis lestari lainnya.
Dalam sesi panel strategis di COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan yang diadaptasi dari praktik terbaik global. Mekanisme tersebut meliputi kerangka kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework yang didukung regulasi jangka panjang serta pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP) untuk mendanai portofolio taman nasional secara menyeluruh.
Satgas juga memaparkan obligasi konservasi satwa liar atau Wildlife Conservation Bonds dan keuangan berbasis hasil atau outcome-based finance yang merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota satgas Aditya Bayunanda menyambut baik langkah pemerintah membangun arsitektur keuangan konservasi tersebut.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.
Menurut dia, kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global membuka peluang untuk mengubah pendanaan konservasi yang berbasis amal menjadi model yang digerakkan oleh investasi guna mendukung ekonomi positif-alam atau nature-positive economy.
Sidang dan sesi publik di COP31 turut dihadiri para pemimpin dunia dan mitra pembangunan strategis internasional, termasuk perwakilan Pemerintah Inggris, Ruth Davis, OBE, UK Special Representative for Nature yang memberikan keynotes, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta para filantropis global.
Kehadiran para mitra internasional tersebut memperkuat komitmen kolaboratif untuk memberikan dukungan teknis, studi kelayakan, dan pendanaan katalitik bagi transisi menuju ekonomi positif-alam di Indonesia. Melalui momentum COP31, Indonesia mengajak institusi keuangan, filantropi, dan sektor swasta global bergabung dalam ekosistem pembiayaan konservasi nasional untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang.
***
