Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Indonesia turun menjadi 79 titik berdasarkan pemantauan hingga Selasa (27/10/2026) pukul 21.00 WIB. Meski menunjukkan perbaikan, pemerintah masih melanjutkan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena sejumlah lokasi masih menyimpan bara dan asap yang memerlukan penanganan langsung.
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat penurunan 14 titik dibandingkan hari sebelumnya, ketika jumlah hotspot mencapai 93 titik. Enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau, juga tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pemantauan tersebut. Sehari sebelumnya, keenam provinsi itu masih mencatat total 10 titik.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hasil pemantauan satelit tidak selalu mencerminkan kondisi kebakaran secara menyeluruh. Hotspot menunjukkan anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Karena itu, petugas tetap harus memeriksa kondisi aktual melalui pengecekan lapangan (groundcheck) dan patroli.
Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan pada 27 Oktober menunjukkan bahwa petugas telah memadamkan api aktif di sejumlah lokasi di Tanjung Jabung Timur, Jambi, termasuk Sungai Cemara, Simpang Datuk, dan Labuhan Pering. Namun, petugas masih menemukan asap di lokasi tersebut sehingga mereka melanjutkan pemadaman darat, pembasahan, dan penyisiran.
Di Sumatera Selatan, petugas telah memadamkan kebakaran di Desa Putak, Kabupaten Muara Enim. Api di Pulau Geronggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, juga telah terkendali dengan bantuan hujan. Meski demikian, tim masih menangani kebakaran di Tanjung Batu dan Talang Rimba, Ogan Komering Ilir, serta titik api yang sulit dijangkau di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin.
Penanganan juga berlanjut di Kalimantan Tengah, terutama di kawasan Taman Nasional Sebangau, termasuk Sungai Koran dan area Tjilik Riwut Kilometer 32, Palangka Raya. Kedua lokasi tersebut berada di lahan gambut dan masih membutuhkan pemadaman lanjutan. Sementara itu, petugas telah menyatakan api di sejumlah lokasi di Kalampangan dan Sabaru padam.
Lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian karhutla karena bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api tidak lagi terdeteksi satelit. Oleh sebab itu, petugas tetap melakukan pembasahan, penyisiran bara, pemadaman lanjutan (mopping up), dan pendinginan untuk memastikan tidak ada sumber api yang tersisa.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut memantau penanganan karhutla melalui kunjungan ke Jambi pada Selasa (27/10). Bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran terkait, ia mengevaluasi perkembangan penanganan kebakaran serta mendorong optimalisasi pembasahan lahan dengan memanfaatkan potensi hujan hingga awal November.
Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan Bantuan Presiden senilai Rp125 miliar untuk mendukung penanganan karhutla di Jambi. Bantuan itu terdiri atas Rp85 miliar pada tahap pertama dan Rp40 miliar pada tahap kedua, yang ditujukan untuk mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat operasi pengendalian kebakaran.
Menhut menegaskan bahwa penurunan hotspot perlu diikuti pemeriksaan lapangan untuk memastikan api benar-benar padam. Pemerintah juga menyiapkan patroli skala besar setelah periode hujan guna mencegah kebakaran kembali muncul.
Untuk mendukung operasi, sebanyak 61 unit armada udara disiagakan. Armada tersebut terdiri atas 24 pesawat untuk patroli, dukungan CASA, dan Operasi Modifikasi Cuaca, serta 37 helikopter untuk pemadaman melalui pengeboman air (water bombing). Operasi udara berjalan bersama penanganan darat untuk mempercepat pemadaman dan mencegah penjalaran api.
Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan relawan. Mereka melaksanakan patroli, pengecekan lapangan, pemadaman langsung, pembasahan, penyekatan penjalaran api, penyisiran bara, dan pendinginan.
Kementerian Kehutanan menilai penurunan hotspot secara nasional dan nihilnya titik panas di enam provinsi prioritas sebagai perkembangan positif. Namun, pemerintah tetap melanjutkan penanganan sampai petugas memastikan api dan bara padam, mencegah kebakaran berulang, mengurangi dampak asap, serta melindungi masyarakat, kawasan hutan, dan keanekaragaman hayati.
***
