Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meski kondisi kebakaran di wilayah tersebut menunjukkan perbaikan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan pembasahan lahan dan memperkuat patroli untuk mencegah kebakaran kembali muncul, terutama di kawasan rawan dan lahan gambut.
Raja Juli menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran terkait di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha, Jambi, Selasa (27/10/2026). Ia menilai kondisi karhutla saat ini lebih baik dibandingkan tiga pekan sebelumnya.
“Alhamdulillah, keadaan Jambi jauh lebih baik ketimbang tiga minggu lalu ketika saya datang ke sini,” ujar Raja Juli.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, saat pemantauan tidak terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Jambi. Namun, pemeriksaan langsung masih menemukan indikasi kebakaran di dua lokasi yang memerlukan penanganan lanjutan.
Pemerintah memanfaatkan prakiraan hujan hingga 2 November 2026 untuk mengoptimalkan pembasahan dan pendinginan lahan. Setelah periode tersebut, tim gabungan akan memperkuat patroli untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Untuk mendukung penanganan karhutla, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp125 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan delapan pemerintah kabupaten. Bantuan itu diberikan dalam dua tahap, yakni Rp85 miliar pada tahap pertama dan Rp40 miliar pada tahap kedua.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar,” kata Raja Juli.
Ia meminta pemerintah daerah menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Selain mendukung operasi penanganan kebakaran, bantuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyediakan peralatan dan sarana pendukung bagi petugas di lapangan.
Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang membantu mengatasi kendala operasional, terutama keterbatasan peralatan dan biaya penanganan kebakaran. Menurutnya, dukungan tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni Kementerian Kehutanan, dan masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan presiden pada kami, saya ingatkan tidak ada lagi keragu-raguan rekan-rekan bekerja,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan tugas akan terus bekerja sampai kebakaran benar-benar terkendali. Al Haris juga menyebut kondisi kebakaran mulai mereda berkat dukungan berbagai pihak.
Raja Juli menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga terkait, dan masyarakat. Karena itu, operasi pemadaman, pembasahan lahan, pencegahan, dan patroli akan terus berjalan hingga kondisi dinyatakan aman.
Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga diminta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada aparat setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), atau posko pengendalian karhutla terdekat.
***
