Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat peran penyuluh kehutanan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan kapasitas, pendampingan masyarakat, dan deteksi dini di Sulawesi Tenggara. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko kebakaran yang salah satunya dipicu kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
Kemenhut menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi 77 penyuluh kehutanan aparatur sipil negara (ASN) pada 26–27 Oktober 2026 di Claro Hotel Kendari. Peserta berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan unit pelaksana teknis (UPT) Kemenhut di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ardiansyah, mengatakan praktik pembukaan lahan dengan membakar masih terjadi karena masyarakat menilai cara tersebut lebih mudah, murah, dan mampu membuka lahan dalam waktu singkat. Ia menegaskan pemerintah akan menindak pemegang izin perhutanan sosial yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Menurut Ardiansyah, penyuluh kehutanan perlu berperan aktif mencegah munculnya api sejak awal. Karena itu, ia menilai dukungan sarana dan prasarana lapangan diperlukan agar penyuluh dapat menjalankan tugas pencegahan secara efektif.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut menekankan bahwa penyuluh kehutanan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi. Mereka juga perlu menjadi fasilitator, motivator, penghubung, dan pendamping masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Pencegahan karhutla, menurut pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, membutuhkan kerja sama pemerintah, masyarakat, kelompok tani hutan (KTH), generasi muda pelestari hutan, pengelola kawasan, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi diperlukan agar berbagai persoalan kehutanan, termasuk deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, dan keterbatasan sumber daya, dapat ditangani secara terpadu.
Dalam dialog interaktif, Penyuluh Kehutanan Ahli Utama, drh. Indra Exploitasia, M.Si., yang mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, mengatakan keterbatasan jumlah penyuluh perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga yang tersedia.
“Bimtek ini tidak hanya sebagai wadah berkumpul, tapi juga diharapkan bisa menghasilkan manfaat untuk dikembangkan di desa-desa binaan. Jangan tunggu api timbul, tapi Penyuluh harus mampu bagaimana mencegahnya,” kata Indra.
Ia menegaskan keberhasilan pendampingan tidak cukup diukur melalui aktivitas ekonomi kelompok tani hutan. Penyuluh juga perlu memastikan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutan dan mencegah karhutla di wilayah binaan masing-masing.
Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, S.IP., M.Si., turut mendorong penguatan kapasitas dan kesejahteraan penyuluh. Ia menilai aktivitas masyarakat yang memicu kebakaran dapat menimbulkan dampak luas sehingga upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia pengelola hutan.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mendorong penguatan kesejahteraan Penyuluh Kehutanan, di samping memperkuat armada dengan menambah jumlah Penyuluh di lapangan,” ujar Jaelani. Ia menegaskan komitmen Komisi IV untuk menjaga kelestarian hutan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan kapasitas pengelola hutan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) per 21 Oktober 2026, Indonesia memiliki 10.623 penyuluh kehutanan. Jumlah tersebut terdiri atas 2.717 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, 883 penyuluh swasta, dan 1.001 penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Di Sulawesi Tenggara, terdapat 88 penyuluh kehutanan ASN pemerintah daerah, 30 penyuluh ASN dari UPT, 93 penyuluh swadaya masyarakat, dan satu penyuluh swasta. Mereka mendampingi 379 KTH. Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan di provinsi tersebut tercatat mencapai Rp84,9 juta.
Bimtek tersebut juga membekali peserta dengan materi kebijakan dan strategi pelibatan penyuluh dalam pengendalian karhutla serta penguatan komunikasi. Pada hari kedua, peserta dijadwalkan mengikuti praktik pengendalian karhutla bersama Manggala Agni di Kantor Daerah Operasi Sulawesi III, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sulawesi.
Kegiatan ini turut melibatkan 50 peserta pelatihan Masyarakat Peduli Api dan pembibitan dari Balai PPSDM Wilayah VI Makassar serta 35 peserta Forest Youthverse dari Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan. Mereka mengikuti dialog bersama perwakilan Kemenhut, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, dan Komisi IV DPR RI.
Melalui Forest Youthverse Summit bertema “Guardians of Wallacea: Cipta Inovasi, Wujudkan Aksi, Jaga Keanekaragaman Hayati”, generasi muda didorong memperluas pengetahuan, membangun jejaring, dan mengambil peran nyata dalam pelestarian hutan serta keanekaragaman hayati.
Ke depan, Kemenhut juga mendorong penyuluh memperkuat pendampingan KTH melalui pemetaan dan peningkatan kelas kelompok, pencatatan serta verifikasi nilai transaksi ekonomi, diversifikasi komoditas, dan digitalisasi data spasial kelompok. Penguatan tersebut diharapkan membuat penyuluh semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pencegahan karhutla di tingkat tapak.
***
