Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam memimpin diplomasi iklim global dengan menyatakan kesiapan meluncurkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) 3.0 menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belém, Brasil, pada November 2025.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, dalam pertemuan bilateral dengan Sekretariat UNFCCC yang dipimpin Executive Secretary Simon Stiell di Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh jajaran pejabat senior UNFCCC dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia.
“NDC 3.0 menargetkan penurunan emisi sebesar 440 juta ton CO₂e pada 2030 dan 525 juta ton CO₂e pada 2035, menggunakan tahun acuan 2019. Penyusunan dokumen ini melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dan sudah terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional,” tegas Menteri Hanif.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga meminta dukungan konkret UNFCCC untuk penguatan kebijakan, pengembangan kapasitas, serta fasilitasi dalam pengaturan pasar karbon, termasuk optimalisasi pemanfaatan Pasal 6 Perjanjian Paris. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat transisi ekonomi hijau dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Simon Stiell menyambut baik komitmen Indonesia, namun juga mendorong peningkatan ambisi iklim, mengingat 75% energi nasional masih berasal dari fosil. Ia mencatat bahwa investasi global untuk energi bersih telah mencapai USD 2 triliun pada tahun lalu, dan Indonesia memiliki potensi pengembalian hingga USD 600 miliar serta penciptaan 14 juta green jobs.
Stiell menyebut NDC 3.0 sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia siap memimpin transisi energi global, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun.
Namun, Menteri Hanif menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus dilakukan secara realistis. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan pendekatan bertahap, pendanaan besar, serta sinergi lintas sektor.
Untuk itu, Kementerian LHK terus memperkuat koordinasi antar-kementerian agar implementasi NDC 3.0 seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah juga meminta sektor energi dan kehutanan, sebagai penyumbang emisi terbesar, meningkatkan kontribusi mereka. Strategi utama mencakup percepatan penghentian PLTU batu bara, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta pencapaian target sektor FOLU.
Simon Stiell mengingatkan bahwa integritas lingkungan harus berjalan seiring dengan manfaat finansial. Ia menegaskan pentingnya peran G20 dalam memastikan distribusi beban ambisi iklim yang adil, dan menilai Indonesia layak mendapat dukungan internasional dalam membangun pasar karbon yang transparan.
NDC 3.0 akan menjadi dokumen transisi menuju periode implementasi 2031–2035, sekaligus mencerminkan arah pembangunan menengah Indonesia. Pemerintah juga tengah menyusun skenario pasca-2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat.
Sebagai penutup, Menteri Hanif mengusulkan agar UNFCCC menyelenggarakan forum regional untuk memperkuat dialog antarnegara serta memberikan panduan teknis penguatan pasar karbon sukarela. Usulan ini bertujuan mempercepat operasionalisasi pasar karbon domestik Indonesia.
Pertemuan bilateral ini menandai tonggak penting dalam diplomasi iklim Indonesia menjelang COP30 dan menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memimpin aksi iklim global yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. ***
