Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) menjalin kerja sama untuk mendorong pengembangan bisnis hutan regeneratif.
Penandatangan nota kerja sama dilakukan oleh Duta Besar Inggris (Dubes) untuk Indonesia, Dominic Jermey, dan Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid di Kantor Kadin, Jakarta, Selasa, 30 April 2024.
Dominic Jermey mengatakan, Inggris dan Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengatasi perubahan iklim.
“Kedua negara berkomitmen terhadap target perubahan iklim yang nyata dan merupakan pemimpin dalam mewujudkan dunia yang lebih sehat, adil, dan berketahanan,” kata Jermey dalam keterangannya.
Pemerintah Inggris telah mendukung Kadin Indonesia dalam mendirikan Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) melalui Program Kemitraan untuk Hutan (P4F). Perjanjian baru tersebut melanjutkan kolaborasi Inggris-Kadin Indonesia di sektor ini.
Sebagaimana diketahui, Omnibus Law dan Peraturan Kehutanan Multiguna yang baru memungkinkan dunia usaha untuk melakukan transisi dari pengelolaan hutan berbasis kayu ke multi-produk.
Dengan undang-undang ini, pengusaha kehutanan didesak untuk meningkatkan nilai lahan melalui pengembangan hutan campuran dan menjajaki kegiatan bernilai ekonomi tinggi.
RFBH merupakan sebuah pusat terpadu untuk membantu mencari peluang maupun menghadapi tantangan di dunia usaha kehutanan. Termasuk membantu dunia usaha kehutanan yang terdampak dari peraturan baru di sektor ini.
Perjanjian baru antara Inggris dan Indonesia ini, akan mendukung kinerja Kadin RFBH selama 1 tahun mulai April 2024 hingga 2025.
_________
Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin memiliki tujuan yang sama dengan Kedubes Inggris untuk mendukung tujuan Indonesia mencapai Nol Emisi pada tahun 2060 dan target global pada tahun 2050.
“Dengan berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris, kami memiliki tujuan untuk mencapai emisi net-zero dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, termasuk Pusat Bisnis Kehutanan Regeneratif Kadin (RFBH) dalam membantu bisnis kehutanan mematuhi Omnibus Law,” pungkasnya. ***
