Pemerintah menegaskan komitmen pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan melalui apel siaga dan rapat koordinasi kesiapsiagaan yang digelar di Banjarbaru, Kamis (7/8/2025).
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung kegiatan ini, sekaligus mengapresiasi kecepatan dan sinergi semua pihak dalam memadamkan kebakaran yang telah menghanguskan 155 hektare lahan sejak awal tahun.
Hingga 4 Agustus 2025, tercatat 73 kejadian karhutla di Kalsel, dengan dua titik besar di Desa Karuh, Kabupaten Balangan, dan Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang telah berhasil dipadamkan. Secara nasional, operasi pengendalian telah dilakukan sebanyak 1.667 kali, mencakup area 10.997,36 hektare.
Berdasarkan pemantauan satelit NOAA20 dan SNPP pada 7 Agustus 2025 pukul 07.00 WIB, terdeteksi 40 hotspot kategori sedang di Kalsel.
Meski belum ada titik panas kategori tinggi, wilayah ini diperkirakan memasuki status merah pada Fire Danger Rating System (FDRS) dalam 1–2 hari ke depan.
Menteri Hanif menegaskan penerapan strict liability sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, di mana pemegang izin yang lalai mencegah kebakaran tetap bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian niat. Saat ini, 27 perusahaan tengah diselidiki, dengan 11 di antaranya sudah disegel operasinya.
Pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran khusus untuk operasi modifikasi cuaca dan menyiapkan dua helikopter water bombing di Kalsel.
BMKG memprediksi musim kemarau di wilayah timur Kalsel, termasuk Kotabaru, berlangsung hingga pertengahan September 2025, dengan kondisi cuaca kurang mendukung pembentukan awan hujan.
Kualitas udara di Kalsel masih terkendali, dengan kategori “sedang” di Banjarmasin dan Barito Kuala, serta “baik” di Banjar, Tabalong, dan Hulu Sungai Selatan.
Sebanyak 253 personel dari perusahaan kehutanan dan perkebunan turut hadir dalam apel siaga, membawa peralatan pemadaman darat secara lengkap.
“Kerja kolektif ini harus menjadi model nasional pengendalian karhutla. Pencegahan selalu lebih efektif daripada penanggulangan,” kata Menteri Hanif. ***
