Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai FOLU Net Sink 2030, kondisi dimana penyerapan gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan pengunnaan lahan (FOLU) lebih tinggi dibandingkan emisi.
Untuk mencapai target tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Rencana Operasi FOLU Net Sink.
Menteri LHK Siti Nurbaya meminta agar dokumen tersebut dipatuhi dengan disiplin tanpa kecuali oleh seluruh jajaran pemerintah, LSM, swasta maupun pihak terkait.
“Saya ingatkan bahwa tidak ada langkah dari setiap unit yang tidak terkoordinasikan dalam sistem kerja FoLU Net Sink ini,” tegas Menteri Siti dalam Workshop Konsolidasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang dilakukan secara daring dan luring dari Jakarta, Senin, 4 April 2022.
Ia pun meminta kepada jajarannya untuk tidak boleh membuat kerjasama dengan pihak manapun tanpa mempertimbangkan dan sepengetahuan sistem kerangka kerja FoLU Net Sink ini.
Hal ini diungkapnya semata-mata agar seluruh kegiatan yang berkaitan dan mempengaruhi kondisi karbon hutan/lahan dan karbon lainnya di Indonesia agar berada dalam/mengikuti koridor aturan Nasional Republik Indonesia.
”Pekerjaan dan hasilnya harus bisa diukur dengan tata cara ukuran yang sama, sebab selalu yang dipersoalkan adalah bagaimana measurement nya, bagaimana mengukurnya, dan tidak boleh terjadi double counting karbon karena itu bila meleset akan mencelakai bumi ini,” tegasnya.
Menteri Siti melanjutkan bahwa jajarannya di pusat dan daerah dan stakeholder terkait harus mengikuti Rencana Operasional (Renops) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Dokumen itu disusun dengan prinsip (1) sustainable forest management, (2) environmental governance, (3) carbon governance, agar langkah kerja pengendalian perubahan iklim secara nasional bisa berhasil.
“Ini juga saya minta akan menjadi instrumen, bahwa kita bekerja dalam satu derap, dalam satu keselarasan langkah KLHK, BRGM dan semua unit-unit kerjanya yang di lapangan,” jelas Menteri Siti.
Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 telah disusun secara komprehensif dan ilmiah melalui pendekatan analisis spasial, seperti; Indeks Kualitas Hutan, Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Jasa lingkungan ekosistem Tinggi, serta Indeks Biogeofisik (IBGF) Serapan Karbon, maupun Karhutla.
Selain itu juga pertimbangan atas Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan/RKTN 2011-2030 serta pertimbangan kapasitas kelembagaan dan modal sosial kemasyarakatan di tingkat tapak.
“Saya sekali lagi menegaskan bahwa FOLU Netsink 2030 akan menjadi panduan bekerja, agenda perubahan iklim sektor kehutanan dan lahan di Indonesia untuk mengakselerasi penurunan Gas Rumah Kaca,” tegas Menteri Siti. ***
