Delegasi Indonesia menawarkan konsep Multi Usaha Kehutanan (MUK) sebagai strategi transformasi sektor kehutanan dalam ajang Global Summit: Advancing Sustainable Forest-Based Bioeconomy Approaches di Vienna, Austria.
Dalam forum internasional yang dihadiri puluhan negara dan organisasi global tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya mendorong bioekonomi berbasis pengelolaan hutan lestari untuk memperkuat produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dunia.
Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan, Krisdianto, memaparkan bahwa penguatan bioekonomi kehutanan Indonesia kini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut memungkinkan integrasi berbagai bentuk pemanfaatan hutan dalam satu skema perizinan.
“Manfaat hutan tidak lagi hanya bertumpu pada hasil kayu, tetapi juga mencakup hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga wisata alam. Melalui kerangka Multi Usaha Kehutanan, seluruh pemanfaatan itu telah terintegrasi dalam Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan,” ujar Krisdianto saat menyampaikan Country Report Indonesia di Vienna.
Ia menambahkan, para pemegang izin telah menyesuaikan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi hutan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan hutan lestari harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan hutan.
“Pengelolaan hutan lestari bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak. Indonesia mendukung penuh Vienna Call for Actions sebagai panduan global menuju bioekonomi masa depan,” tegasnya.
Pertemuan tingkat tinggi ini dibuka oleh Menteri Federasi Pertanian dan Kehutanan Republik Austria, Norbert Totschnig, yang menekankan peran strategis hutan dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan transisi menuju bioekonomi berkelanjutan.
Ia menyatakan bahwa pengelolaan hutan lestari harus menjadi fondasi agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
Forum tersebut dihadiri perwakilan dari 60 negara dan sekitar 120 organisasi internasional, termasuk FAO, UN Forum on Forests (UNFF), dan International Tropical Timber Organization (ITTO).
Dalam berbagai sesi diskusi, Indonesia bersama Finlandia, Jepang, dan Australia menyoroti pentingnya inovasi teknologi, kepastian hukum, serta sistem ketertelusuran rantai pasok guna meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk berbasis hutan.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pertemuan tersebut, antara lain pemanfaatan kayu sebagai solusi konstruksi rendah karbon, penguatan nilai tambah hasil hutan bukan kayu untuk kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif melalui kemitraan publik dan swasta.
Hasil pertemuan yang dirangkum dalam dokumen Vienna Call for Actions dan Co-Chairs Summary akan dibawa ke sidang UNFF ke-21 pada Mei 2026 dan Committee on Forestry (COFO) ke-28 pada September 2026.
Melalui forum ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan komitmen pelestarian hutan di tingkat global.
***
