Pengembangan perhutanan sosial dinilai mampu memberikan alternatif penghidupan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Perhutanan sosial membuka akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan diiringi dengan pendampingan untuk memasarkan produk hasil hutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto, menegaskan hal tersebut dalam Asian Forest Cooperation Organization Ministerial Meeting pada rangkaian Kongres Kehutanan Sedunia (World Forestry Congress) di Seoul, Selasa, 3 Mei 2022.
“Saat ini program perhutanan sosial telah dirancang untuk memberikan akses bagi masyarakat ke sektor sumber daya hutan, menghubungkan masyarakat dan kelompok tani hutan langsung dengan off-taker, serta memberdayakan mereka untuk menjadi pengusaha lokal,” kata Agus.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri tersebut, Agus menyampaikan bahwa hutan dan tata guna lahan memainkan peran penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.
Oleh karena itu, Indonesia menganggap Kehutanan dan Tata Guna Lahan (Forestry and Land Use atau FOLU) sebagai sektor utama dalam mencapai target kontribusi nasional. Indonesia yakin dapat mencapai kondisi net sink untuk sektor FOLU pada tahun 2030.
Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi emisi dari sektor berbasis lahan.
Diantaranya dengan mengambil kebijakan penghentian penerbitan izin baru di hutan primer dan gambut, restorasi fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan yang termasuk perhutanan sosial melalui partisipasi aktif sektor swasta.
Dalam kesempatan itu, Agus menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung kerja sama internasional AFoCO dan berkontribusi nyata untuk kerja sama yang telah terjalin dan untuk mencapai prioritas strategis maupun prioritas nasional. ***
