Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyelenggarakan webinar nasional bertajuk “Kebijakan Kepemimpinan melalui Kolaborasi Multipihak terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Barat)” pada Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan kolaborasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sambutan kunci menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total wilayah, dengan 59 persen desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadikan kelestarian hutan sebagai fondasi pembangunan daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim global. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen kuat dalam mendorong kepemimpinan kolaboratif untuk ekonomi hijau berkelanjutan, guna mendukung percepatan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut selaras dengan misi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui paradigma ekonomi hijau. Menurutnya, transformasi ini diharapkan mampu mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan, sekaligus membuka peluang investasi rendah karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan,” katanya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Erwan Sudaryanto, menyampaikan bahwa kebijakan nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membuka peluang penguatan peran sektor kehutanan melalui berbagai aksi mitigasi.
Ia memaparkan bahwa implementasi FOLU mencakup upaya pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon, hingga restorasi gambut dan pengelolaan mangrove. “Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 memberikan ruang bagi optimalisasi pengelolaan hutan melalui pendekatan terintegrasi, termasuk pemanfaatan peluang pasar karbon dan hilirisasi sektor kehutanan,” ujarnya.
Erwan menambahkan bahwa penguatan implementasi di tingkat daerah, termasuk Kalimantan Barat, menjadi bagian penting dalam pencapaian target nasional. Ia menyebutkan bahwa berbagai rencana operasional FOLU telah dirancang untuk mendukung penurunan emisi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor kehutanan melalui skema berbasis karbon dan pengelolaan berkelanjutan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menekankan pentingnya penerapan multiusaha kehutanan dan hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah sektor kehutanan. Ia menjelaskan bahwa multiusaha kehutanan mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan dalam satu sistem terintegrasi untuk mendorong efisiensi dan diversifikasi usaha. “Pengembangan multiusaha kehutanan berbasis lanskap dapat meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” ujar Soewarso.
Ia menambahkan bahwa hilirisasi kehutanan menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dalam negeri, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis bioekonomi. Menurutnya, penguatan kemitraan, inovasi usaha, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong implementasi multiusaha kehutanan di lapangan.
Melalui webinar ini, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat kepemimpinan dan kebijakan ekonomi hijau, khususnya dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, guna mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
***
