Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong bisnis kehutanan regeneratif sebagai bagian dari transformasi bioekonomi Indonesia yang mendukung aksi iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), penguatan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah melalui inovasi, investasi, dan pengembangan pasar.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mendorong pengembangan bioekonomi berbasis hutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung aksi iklim dan kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan hayati Indonesia perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan hutan secara regeneratif dan lestari bekerja sama dengan masyarakat lokal. Untuk itu Dunia usaha perlu memperkuat kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mewujudkannya,” kata Shinta.
Hal tersebut disampaikan Shinta dalam sambutan penutup pada dialog “Forest-Based Bioeconomy for Climate, Nature and Communities: Advancing Indonesia’s Nature-Based Economy through Multi-Use Forest Landscapes” yang diselenggarakan Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH) di Paviliun Indonesia COP31, Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Menurut Shinta, penguatan bisnis kehutanan regeneratif perlu dihubungkan dengan inovasi industri, pengembangan pasar, serta akses investasi. Kemitraan tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya hayati mendukung pertumbuhan usaha sekaligus menjaga fungsi ekosistem dan penghidupan masyarakat.
Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menekankan pemanfaatan hutan lestari untuk mendukung pencapaian target NDC Indonesia, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta pengembangan bioekonomi berbasis hutan.
“kebijakan multiusaha kehutanan bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil hutan sekaligus tindakan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan bersama masyarakat melalui skema Perhutanan sosial termasuk hutan adat yang dibangun menjadi rantai nilai agar manfaat ekonomi diterima parapihak secara lebih luas dan berkeadilan,” ujar Laksmi.
Menurut dia, pengembangan produk hutan yang bebas deforestasi dalam sebuah landskap dan dapat ditelusuri perlu didukung kemitraan usaha termasuk pembiayaan. Pengelolaan lanskap yang berkelanjutan menjadi dasar untuk menjaga manfaat ekonomi tersebut dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba memaparkan pendekatan Kadin RFBH dalam menciptakan nilai tambah bisnis kehutanan berbasis lanskap yang produktif, inklusif, dan regeneratif. Rencana perluasan penerapan multiusaha kehutanan (MUK) melalui Kadin RFBH pada 2027–2029 ditargetkan menjangkau sedikitnya 10 unit perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan perhutanan sosial.
Tahap tersebut melanjutkan penguatan fondasi pada 2022–2025 serta pelaksanaan proyek percontohan pada 2025–2027. “Kami siap bermitra untuk memperluas iplememtasi kehutanan regeneratif, mendorong inklusi sosial, serta mencapai target iklim dan keanekaragaman hayati global,” demikian jelas Elim.
KADIN memproyeksikan pengembangan MUK pada arean non produktif melalui pembangunan agroforestry seluas 1,8 juta hektare dimana 10 pilot MUK pada tahap awal ditargetkan dicapai pada periode 2025–2029 sebelum implementasi full. Proyeksi pendapatan kotor dari target tersebut Rp814 triliun per siklus produksi dan potensi penciptaan 1,4 juta lapangan kerja.
Elim menyoroti perlunya pembiayaan jangka panjang, kepastian pembeli, dukungan kebijakan, serta kemitraan masyarakat dengan pembagian manfaat yang inklusif. Lokasi percontohan yang sedang berproses saat ini mencakup landskap Bentala di Kalimamtan Timur, dan Kubu Raya di Kalimantan Barat, dengan rencana perluasan ke beberapa landskap lain di Sumatera dan Kalimantan Deputy CEO ParagonCorp dr. Sari Chairunnisa menekankan peran sektor swasta dalam menciptakan pasar bagi bioekonomi berbasis hutan melalui rantai nilai yang mendukung kelestarian alam. Riset dan inovasi bahan baku menjadi penghubung antara kekayaan hayati Indonesia dan kebutuhan industri.
“Keberlanjutan menjadi landasan keputusan dan prioritas inovasi kami, serta membentuk cara kami menciptakan nilai jangka panjang,” jelas Sari. Sari mencontohkan nilam Sulawesi yang dieksplorasi untuk perawatan kulit, tengkawang Kalimantan yang masih dikembangkan sebagai alternatif lokal shea butter, serta riset mikroalga di Jawa Barat bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pada komoditas nilam, penguatan rantai nilai menghubungkan budi daya regeneratif, bioprospeksi dan riset, ekstraksi bahan terstandardisasi, hingga formulasi produk. Ia juga menekankan pentingnya mutu, keamanan, dan praktik bertanggung jawab pada setiap tahapan, disertai akses pasar yang lebih adil bagi masyarakat. Rangkaian pembahasan Sari juga mencakup hubungan dekarbonisasi perusahaan dengan transisi ekonomi rendah karbon Indonesia, termasuk peran Kadin Net Zero Hub.
Pengembangan rantai nilai berbasis sumber daya hayati dan pengurangan emisi industri diarahkan untuk saling melengkapi dalam mendukung komitmen iklim nasional. Kepala Unit Kehutanan Internasional pada Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris Maggie Charnley menyoroti peran kemitraan internasional dan pembiayaan pembangunan untuk memperluas bioekonomi hutan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pembiayaan pembangunan dapat membantu menyiapkan model usaha yang layak dan membuka akses investasi bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Kemitraan perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi berjalan bersama perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat lokal serta masyarakat adat,” kata Maggie.
Ia menilai pertukaran pengalaman antarnegara dapat membantu pengembangan model bisnis, pembiayaan inovatif, dan kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan setiap lanskap. Koordinator Kadin RFBH Rukmantara menjelaskan target pilot MUK yang sedang dibangun berbasiskan landskap disesuaikan dengan target rpjmn 2025-2029 sebanyak 10 pilot dengan investasi minimal 1.2 triliun.
“Dalam 3 tahun kedepan Kadin RFBH akan lebih fokus pada pengembangan MUK di kawasan hutan non produktif dengan aplikasi agroforestry berpartner dengan masyarakat membangun ekosistem bisnis di landscap,” kata Rukmantara.
Paralel dengan itu Kadin RFBH juga bersinergi dengan inisiatif stakeholder mengembangkan inovasi dan mencari peluang memanfaatkan biodiversity credit menjadi salah satu mekanisme pasar bagi MUK, disamping karbon yang sudah berjalan. Dialog tersebut menegaskan pentingnya menghubungkan pengelolaan hutan lestari dengan kebutuhan industri, pembiayaan jangka panjang, dan akses pasar untuk memperluas bioekonomi berbasis hutan.
Melalui penguatan kemitraan tersebut, Kadin RFBH mendorong pengembangan bisnis kehutanan regeneratif yang mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan memastikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat lokal serta masyarakat adat.
***
