Indonesia mengajak Jepang untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi di sektor kehutanan.
Penguatan kerja sama akan menguntungkan kedua Negara sekaligus mendukung pengendalian bencana perubahan iklim global.
Duta Besar RI untuk Jepang dan Negara Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan kerja sama perdagangan Indonesia-Jepang selama ini sangat erat.
Indonesia menjadi salah satu Negara pemasok utama sejumlah produk pertanian dan kehutanan yang dibutuhkan oleh pasar Jepang.
Nilai ekspor produk pertanian, termasuk kehutanan Indonesia ke Jepang terus mengalami peningkatan sejak 2017.
Pada 2017 ekspor produk pertanian dan kehutanan Indonesia ke Jepang senilai 218,3 juta dolar AS, kemudian meningkat menjadi 221,8 juta dolar AS pada 2018.
Selanjutnya pada 2019 nilai ekspor menjadi 236,1 juta dolar AS, 2020 senilai 347,8 juta dolar AS dan 2021 senilai 468,50 juta dolar AS.
Untuk produk kehutanan, pasar Jepang sangat potensial bagi Indonesia.
Hal tu dikarenakan produk kayu adalah bahan konstruksi ramah lingkungan yang penting di Jepang.
Selain itu, transformasi bauran energi di Jepang yang mendorong penggunakan energi terbarukan seperti wood pelet juga membuka peluang bagi Indonesia.
Selain di bidang perdagangan, kerja sama kehutana Indonesia-Jepang juga sudah terjalin dalam pengelolaan hutan-hutan Indonesia.
“Apalagi, Jepang-Indonesia sudah sepakat bekerja sama dalam penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global, sehingga diskusi kali ini untuk memperkenalkan FoLU Net Sink 2030 kepada komunitas Jepang,” kata Heri
usai pertemuan dengan Delegasi Indonesia di KBRI Tokyo, Jepang, Senin, 1 Agustus 2022.
Kedatangan Delegasi Indonesia tersebut untuk menghadiri Indonesia-Japan Forestry Investment Dialog pada 1-5 Agustus 2022.
Dialog akan berlangsung secara marathon di sejumlah kota di Jepang dan melibatkan sejumlah stakeholder dan investor kehutanan Jepang.
Delegasi Indonesia terdiri dari anggota DPR, Pemerintah dan business leaders, diantaranya adalah Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, dan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto.
Turut dalam delegasi Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso, Direktur Operasi Perum Perhutani Natalas Anis Harjanto, dan Pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) bidang bahan baku, produksi dan pemasaran, Gunawan Salim.
Dubes Heri melanjutkan sosialisasi FoLU Net Sink 2030 kepada komunitas Jepang penting, sebab persoalan karbon tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dalam negeri melainkan juga investasi luar negeri.
“Karena itu kami sepakat untuk mengadakan forum ini untuk memperkenalkan FoLU Net Sink 2030 dan akan dilanjutkan juga dengan kerangka kerja sama model dalam penanaman modal di dalam bidang kehutanan,” jelas Heri.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto mengatakan dalam waktu dekat akan segera dibuat Peraturan Menteri LHK sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Selain itu, aturan terkait pungutan atas karbon juga akan diatur melalui peraturan Menteri Keuangan yang akan segera keluar.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Soewarso mengatakan dalam upaya untuk penguatan kerja sama Indonesia-Jepang mengajak investor Jepang untuk menanamkan investasinya di industri kehutanan yang mendukung tercapainya FOLU Net Sink 2030.
“Apalagi iklim usaha kehutanan di Indonesia sangat positif,” katanya. ***
