Delegasi Indonesia pada COP30 UNFCCC menerima kunjungan bilateral dari Menteri Sumber Daya Alam Guyana, Vickram Bharrat, dan Advisor to the President of Guyana, Kevin Hogan, di Belém pada 19 November 2025 untuk membahas peluang keikutsertaan Indonesia dalam Forest Climate Leaders’ Partnership (FCLP). Pertemuan ini melanjutkan diskusi Indonesia dan Guyana pada rangkaian pertemuan FCLP sebelumnya.
Delegasi Indonesia dipimpin Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati, didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Krisdianto, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah.
Dalam diskusi, Menteri Bharrat menjelaskan posisi Guyana sebagai co-chair FCLP dan menyampaikan harapan agar Indonesia bergabung sebagai anggota penuh. Ia menilai pengalaman panjang Indonesia dalam pengelolaan hutan tropis dapat memperkuat kepemimpinan global dalam upaya perlindungan hutan.
“FCLP kini memiliki 36 negara anggota yang berkomitmen melindungi hutan dan menghentikan kerusakan hutan global. Indonesia memiliki praktik pengelolaan hutan yang kuat dan dapat menjadi role model bagi negara anggota lainnya,” ujar Menteri Bharrat.
Menanggapi hal tersebut, Krisdianto menyampaikan apresiasi dan memastikan permintaan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Kehutanan RI. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya hadir di COP27 sebagai observer dalam pertemuan FCLP.
“Indonesia belum mengambil keputusan untuk bergabung, namun kami mencatat pembaruan mandat dan akan meneruskan hal ini kepada Menteri,” jelasnya.
Menteri Bharrat kemudian memaparkan transformasi strategis yang tengah dilakukan FCLP, termasuk perubahan mandat menjadi “halt and reverse forest loss” yang dinilainya lebih adaptif terhadap kebijakan kehutanan negara berkembang. Ia menyampaikan bahwa pemahaman atas mandat baru tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan dengan Kementerian Kehutanan.
Guyana juga mengundang Indonesia untuk hadir dalam pertemuan dua tahunan FCLP yang akan berlangsung di Guyana pada Mei 2026 sebagai negara anggota. Ia menekankan bahwa dialog lanjutan diperlukan untuk memperkuat kerja sama pengetahuan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Di akhir pertemuan, Indonesia menyampaikan bahwa FCLP diharapkan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Kehutanan RI untuk menjelaskan transformasi organisasi dan permohonan keanggotaan secara formal. Guyana juga menyatakan minat untuk mempelajari praktik pengelolaan hutan Indonesia melalui kunjungan kerja dan pertukaran pengetahuan.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa FCLP akan menyiapkan surat permohonan keanggotaan serta undangan terpisah untuk proses knowledge sharing antara kedua negara.
***
