Perusahaan BUMN akan menjadi pionir untuk mewujudkan program zero emission gas rumah kaca (GRK) atau dekarbonisasi pada 2060 sesuai komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
BUMN kehutanan Perum Perhutani akan menjadi pilar penting dan siap memberi dukungan dalam upaya tersebut.
Langkah awal dekarbonisasi akan melibatkan 9 BUMN. Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menegaskan Kementerian BUMN sangat serius dalam upaya menjadi pionir dan role model dalam penerapan dekarbonisasi.
Misalnya, pada 2021 KemenBUMN telah melakukan beberapa inisiatif termasuk memiliki Project Management Office (PMO) khusus yang mengkoordinasikan beberapa BUMN yaitu PTPN III, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, MIND ID, PT PLN, PT Semen Indonesia, PT BKI, dan Perum Perhutani karena dinilai dapat bersinergi.
“Peran Perhutani dan PTPN menjadi penting dalam program ini (dekarbonisasi), sebab di satu sisi merupakan BUMN produsen emisi dan di satu sisi memberikan Nature Based Climate Solutions, “ jelas Pahala seusai penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Dekarbonisasi BUMN, Rabu, 2 Februari 2022.
Saat itu dilaksanakan penandatangananan MoU di antara 9 BUMN yaitu PT BKI, PT Energy Management Indonesia (EMI), Perum Perhutani, PT Pertamina, PT PLN, MIND ID, PTPN III Holdings, Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia.
BKI dan EMI akan melaksanakan pilot project carbon trading antar BUMN yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Secara terpisah, Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro menyatakan Perhutani sebagai BUMN yang bergerak di bidang kehutanan akan mendukung program Pemerintah dan berperan untuk mengurangi dekarbonasi di kawasan hutan Indonesia.
“Sesuai dengan mandat dari Kementerian BUMN, Perhutani akan serius dan fokus dalam mengurangi emisi karbon sehingga target pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK sebesar 29% pada 2030 dapat tercapai,” tegas Wahyu.
Indonesia, lanjut dia, telah mematok target untuk mencapai net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat
“Kehutanan dan pertanian, selain sektor energi dan transportasi, merupakan sektor prioritas dalam program dekarbonisasi,” katanya.
Menurut Wahyu, ada tiga pilar dekarbonisasi, yaitu efisiensi energi, dekarbonisasi di sektor kelistrikan (listrik dihasilkan dari sumber yang rendah emisi), serta elektrifikasi pada end-uses (dipaksakan untuk penggunaan listrik pada semua kegiatan, dengan syarat listrik tersebut juga dihasilkan dari sumber yang rendah emisi).
Pahala menyatakan sebagai follow up dari PMO penerapan dekarbonisasi, pihaknya telah melakukan identifikasi beberapa hal.
Pertama, adanya inisiatif untuk menurunkan emisi secara end to end atau dari hulu ke hilir terutama adalah melalui efisiensi energy, serta migrasi jenis energy yang memiliki emisi lebih tinggi ke emisi yang lebih rendah.
Kedua, pengembangan usaha yang bisa menjadi pendorong untuk menurunkan emisi.
“Kita telah mengembangkan Klaster Industri Hijau, mengembangkan geothermal, energi baru terbarukan,“ jelas Pahala.
Hal ini merupakan inisiatif-inisiatif yang sudah diidentifikasi dan pemerintah sudah mulai melakukan perhitungan jumlah emisi yang dihasilkan oleh masing-masing BUMN dan bagaimana hal itu bisa berkontribusi pada komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi sebesar 29% di tahun 2030. ***
